PUBLIKKALTIM.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan putusan berat terhadap tiga mantan petinggi PT Pertamina Patra Niaga. Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah. Putusan ini menjadi babak baru dalam penegakan hukum sektor energi nasional.
Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, membacakan amar putusan tersebut dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (26/2/2026). Hakim menetapkan bahwa para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penjelasan hakim menegaskan bahwa tindakan para terdakwa merugikan keuangan negara secara signifikan.
Rincian Hukuman dalam Vonis Korupsi Minyak Mentah
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menerima hukuman penjara selama 9 tahun. Hakim juga mewajibkan Riva membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dalam satu bulan setelah putusan inkrah, maka ia harus menjalani kurungan tambahan selama 190 hari.
Selain hukuman penjara, hakim memerintahkan penyitaan harta kekayaan terdakwa apabila denda tidak kunjung lunas. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap berjalan efektif. Jaksa Penuntut Umum mencatat bahwa peran Riva dalam Vonis Korupsi Minyak Mentah ini sangat sentral karena jabatannya sebagai pimpinan tertinggi perusahaan saat itu.
Selanjutnya, majelis hakim memberikan vonis serupa kepada Maya Kusmaya. Selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya juga harus menjalani masa tahanan selama 9 tahun. Ia memikul tanggung jawab hukum yang sama beratnya dengan Riva terkait distribusi dan kebijakan pemasaran minyak mentah yang menyimpang dari aturan.
Hukuman Terberat untuk Mantan VP Trading Operations
Sementara itu, Edward Corne selaku eks VP Trading Operations mendapatkan vonis paling berat di antara rekan-rekannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Edward. Perbedaan durasi hukuman ini merujuk pada peran teknis dan operasional yang Edward jalankan dalam skema kerja sama pengadaan minyak tersebut.
Majelis hakim menegaskan bahwa seluruh terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. Putusan ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya kerja sama yang sistematis. Oleh karena itu, hakim memandang hukuman ini sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak kerugian yang timbul bagi perusahaan plat merah tersebut.
Penegakan hukum melalui Vonis Korupsi Minyak Mentah ini mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha di sektor migas. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus memperketat pengawasan terhadap tata kelola energi agar tidak menjadi celah praktik rasuah. Masyarakat berharap putusan ini memberikan efek jera bagi pejabat publik lainnya dalam mengelola aset negara.
Pihak penasihat hukum para terdakwa memiliki waktu satu minggu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Mereka bisa menerima putusan hakim atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum juga mempelajari setiap poin pertimbangan hakim sebelum mengambil sikap atas vonis yang lebih rendah atau sesuai dengan tuntutan awal.
Kejaksaan Agung sebelumnya mendalami kasus ini karena adanya ketidakberesan dalam kontrak pengadaan dan distribusi. Proses persidangan panjang ini akhirnya menemui titik terang melalui pembacaan amar putusan setebal ratusan halaman. Transparansi dalam kasus korupsi minyak mentah ini menjadi sorotan utama publik mengingat pentingnya integritas dalam tubuh BUMN.
(Redaksi)
