PUBLIKKALTIM.COM – Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah akan dilaksanakan di 24 wilayah di Indonesia, serta rekapitulasi ulang di satu daerah lainnya.
Demi kelancaran dan kesuksesan PSU, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merancang jadwal pelaksanaan yang terbagi dalam tiga tahapan, yakni pada 5 April, 19 April, dan 24 Mei 2025.
Namun, penyelenggaraan PSU ini tidak hanya membutuhkan persiapan teknis, tetapi juga dukungan dana yang memadai.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan pentingnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyukseskan gelaran demokrasi ini. Mendagri Tito mengungkapkan bahwa upaya ini bertujuan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tito mencontohkan Provinsi Papua mengajukan bantuan APBN untuk menggelar pilkada ulang. Namun, akhirnya Papua menyanggupi menggelar PSU dengan APBD sendiri.
“Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).
Lebih lanjut Tito, mengungkapkan ada enam kabupaten masih menghitung ulang APBD mereka untuk menggelar PSU.
Menurutnya, APBD dari provinsi akan ikut membantu jika pemerintah kabupaten/kota tidak sanggup membiayai.
“Kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup,” kata Tito.
“Kalau yang 14 [daerah] lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 [daerah] yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin,” tambahnya.
Tito pun mengatakan sebagian besar kabupaten/kota sudah sanggup membiayai PSU pilkada dengan APBD.
Menurutnya, selama ini banyak daerah yang tidak efisien mengelola anggaran. Ia menuturkan pemerintah pusat ikut mengorek APBD daerah yang menggelar PSU, sehingga akhirnya bisa mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut.
“Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliaran, untuk PSU,” pungkasnya.
(*)
