PUBLIKKALTIM.COM- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait belum digunakannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Purbaya menegaskan, data tersebut sudah siap digunakan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, namun hingga kini belum dimanfaatkan oleh Kementerian ESDM.
“Kita punya DTSEN. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Kami akan diskusi dengan mereka supaya betul memakai DTSEN tersebut ke depan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Purbaya menyoroti fakta bahwa selama ini subsidi energi masih sering dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Ia menekankan, penggunaan DTSEN penting agar kebijakan subsidi benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
“Selama ini masih ada orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah, terutama di sektor energi. Kita ingin penyaluran subsidi ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Meski begitu, Purbaya menilai program subsidi belum dapat dihentikan sepenuhnya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum cukup cepat. Ia menyatakan dukungan terhadap target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat.
“Dikeluarkanlah itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pada suatu titik, kita tidak harus subsidi lagi,” jelasnya.
“Walaupun susah mungkin ke 8 persen, tapi selama kita bergerak ke arah sana, bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita kita lama-lama akan tercapai juga,” imbuhnya.
Menkeu juga melaporkan pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 mencapai Rp498,8 triliun, dengan realisasi per Agustus 2025 sebesar Rp218 triliun atau setara 43,7 persen. Ia menekankan bahwa kebijakan subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan ekonomi.
“Tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” tandasnya.
(Redaksi)
