PUBLIKKALTIM.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Menanggapi hal itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menyinggung keberadaan menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju yang merasa paling berkuasa.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?” ucap Masinton , Senin (11/4) dikutip dari CNNIndonesia.com.
Masinton juga mengatakan gagasan menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi.
Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari pemikiran menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik.
Masinton meminta sosok menko yang telah menggagas ide penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya mengundurkan diri setelah Jokowi mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari, sesuai kesepakatan di Komisi II DPR RI.
“Seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” kata Masinton.
Lebih lanjut, Masinton menyatakan rencana unjuk rasa mahasiswa yang disebut untuk menyerukan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan.
“Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis,” jelasnya.
“Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” lanjutnya.
Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. (*)
