Andreas Hugo Pareira Dorong Pemotongan Gaji Dimulai dari Pimpinan Negara

oleh -
oleh
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira/ist

PUBLIKKALTIM.COM — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menanggapi wacana pemotongan gaji pejabat negara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.

Ia menyatakan tidak mempersoalkan rencana tersebut, tetapi meminta agar kebijakan itu dimulai dari pimpinan tertinggi negara.

Menurut Andreas, langkah penghematan seharusnya diawali oleh presiden dan wakil presiden agar menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya.

Ia menilai keteladanan dari pimpinan akan memudahkan pemerintah menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya efisiensi dalam situasi global yang tidak menentu.

“Kalau mau melakukan penghematan, sebaiknya dimulai dari diri sendiri dulu. Presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat negara lainnya perlu memberikan contoh,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).

Tekankan Keteladanan dari Pimpinan

Andreas menilai langkah penghematan akan lebih mudah diterima publik apabila pemerintah menunjukkan komitmen dari tingkat tertinggi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu melihat langsung upaya penghematan yang dilakukan oleh para pemimpin negara.

Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik memang menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak hanya dibebankan kepada lembaga lain tanpa dimulai dari eksekutif.

“Berikan contoh mulai dari atas bahwa negara ini memang harus lebih efisien dan hemat,” ujarnya.

Soroti Efisiensi Anggaran Pemerintah

Selain menyinggung pemotongan gaji, Andreas juga menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah yang dinilai masih belum efisien.

Ia meminta pemerintah melakukan penyisiran ulang terhadap anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

BERITA LAINNYA :  Guru Tak Masuk CPNS Mulai 2021, PGRI Anggap Itu Diskriminatif dan Akan Surati Pemerintah

Menurutnya, sejumlah program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda sementara waktu untuk menghemat belanja negara.

Ia menilai langkah ini penting agar upaya penghematan benar-benar berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal negara.

“Jangan sampai pemerintah meminta pihak lain berhemat, sementara belanja yang tidak efisien masih terjadi di berbagai sektor,” katanya.

Prabowo Contohkan Kebijakan Pakistan

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah negara telah mengambil langkah adaptif untuk menghadapi situasi krisis global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ia mencontohkan kebijakan yang diterapkan pemerintah Pakistan.

Prabowo menjelaskan bahwa Pakistan menerapkan sejumlah langkah penghematan, seperti kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian pegawai pemerintah dan swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah Pakistan juga memotong gaji anggota kabinet dan parlemen.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Prabowo menyatakan bahwa kebijakan tersebut hanya menjadi contoh yang dapat dipelajari.

Ia menegaskan pemerintah Indonesia perlu mengkaji berbagai langkah penghematan agar kondisi fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (*)

1.028 Tayangan