Pelajaran Sejarah Mau Dihapus, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid Minta Nadiem Makarim Belajar Kembali

oleh -
oleh
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid/detik.com

PUBLIKKALTIM.COM – Berita Nasional yang dikutip PUBLIKKALTIM.COM tentang wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengkritik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid geram dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menetapkan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib bagi siswa tingkat SMA.

Jazilul Fawaid mengkritik rencana Kemendikbud tersebut.

Bahkan Ia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belajar kembali.

Menurutnya, rencana tersebut melemahkan visi pendidikan Indonesia dan pembentukan mental bangsa.

“Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA,” ungkap Jazilul dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (19/9).

Jazilul menyebut Nadiem buta sejarah.

Mengutip ungkapan Presiden Sukarno, Jazilul menekankan prinsip bangsa Indonesia untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Politikus PKB itu mengkhawatirkan Indonesia lambat laun melupakan jati diri jika pelajaran sejarah tak lagi wajib. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

“Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya. Sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar,” ucapnya.

Kemendikbud berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Hal itu diketahui dari rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021.

BERITA LAINNYA :  Harlah Nahdlatul Ulama ke-102, Wali Kota Andi Harun Apresiasi Kontribusi NU dalam Pembangunan Samarinda

Dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) di kelas 10.

Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Rencana itu menuai kritik dari publik, khususnya kalangan guru dan sejarawan. Merespons hal tersebut, Kemendikbud memastikan pelajaran sejarah tetap ada di kurikulum.

“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia pada Sabtu (19/9). (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “MPR Sentil Rencana Nadiem Jadikan Sejarah Tak Wajib Lagi” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200919140328-32-548406/mpr-sentil-rencana-nadiem-jadikan-sejarah-tak-wajib-lagi