PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekankan keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat dalam implementasi proyek perubahan Transformasi Ekosistem Regulasi Samarinda (Teras Samarinda).
Penekanan itu mengemuka dalam Seminar Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2026, Selasa (29/9/2026).
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menyampaikan penekanan tersebut saat menjadi mentor dalam seminar yang berlangsung di Kampus Pusjar SKPP LAN RI, Jalan HM Ardans (Ringroad III) Samarinda.
Menurut Saefuddin, peserta PKN tidak boleh menjadikan proyek perubahan sebatas persyaratan untuk menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikat.
Pemerintah harus memastikan proyek tersebut berjalan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Yang saya tekankan satu hal, yaitu harus ada manfaat bagi masyarakat. Tentunya juga harus ada efisiensi yang dapat dirasakan,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Samarinda Neneng Chamelia Shanti memaparkan proyek perubahan bertema Teras Samarinda dalam seminar tersebut.
Ia menjelaskan, proyek ini hadir untuk menyinkronkan kebijakan, membangun kebiasaan deliberasi, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data.
Menurut Neneng, pendekatan tersebut dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Pemkot Samarinda juga mengarahkan berbagai sumber daya di lingkungan pemerintah daerah ke dalam satu ekosistem yang sehat dan kolaboratif.
“Teras Samarinda hadir untuk transformasi ekosistem, bukan sekadar integrasi sistem,” jelasnya.
Neneng menyebut pemerintah telah memiliki regulasi sebagai landasan pelaksanaan Teras Samarinda.
Wali Kota Samarinda juga telah menandatangani regulasi tersebut sehingga pemerintah memiliki pijakan untuk menjaga keberlanjutan proyek.
“Insya Allah ke depannya menjadi solusi, sehingga kelak siapa pun yang menjabat, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki rel dan tidak tergantung pada individunya,” ujarnya.
Neneng mencontohkan pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu kebutuhan yang memerlukan tata kelola dan koordinasi yang kuat.
Pemerintah perlu memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan.
Saefuddin menilai Neneng telah membangun analisis, kebersamaan, dan kerja sama selama menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah.
Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan koordinasi antar-OPD penting agar kebijakan tidak tumpang tindih dan setiap perangkat daerah dapat menjalankan perannya secara efektif.
Saefuddin juga meminta seluruh pihak menyesuaikan implementasi Teras Samarinda dengan kemampuan yang tersedia serta membangun komitmen bersama.
“Propernya bagus, tetapi jangan sampai setelah mendapatkan sertifikat kemudian selesai. Yang diharapkan Kota Samarinda adalah implementasinya,” jelasnya.
Seminar tersebut turut menghadirkan Fajar Iswahyudi sebagai coach dan Irhamsyah sebagai narasumber.
Ke depan, Pemkot Samarinda menargetkan Teras Samarinda berkembang mencakup seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dari hulu hingga hilir. (*)
