PUBLIKKALTIM.COM – Perbedaan keterangan mengenai pengamanan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 memunculkan desakan agar pihak independen menelusuri kejadian di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM). Polemik muncul setelah sivitas akademika menyampaikan kekhawatiran terhadap tindakan aparat, sementara kepolisian membantah personelnya memasuki lingkungan kampus.
Insiden tersebut terjadi setelah demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026). Kericuhan bermula di kawasan Malioboro sekitar pukul 20.07 WIB, berdasarkan keterangan Polda DIY.
Sekitar pukul 20.30 WIB, personel Brimob bergerak untuk mengendalikan massa. Situasi kemudian berkembang hingga ke kawasan Bundaran UGM dan berlanjut sampai Rabu (11/11/2026) dini hari.
Jumlah orang yang diamankan juga memunculkan perbedaan informasi. Sejumlah pemberitaan menyebut polisi mengamankan 106 orang, sedangkan laporan lainnya mencatat 154 orang.
Di sisi lain, UGM sedang memeriksa laporan mengenai sekitar delapan mahasiswa yang diduga ikut diamankan. Pihak universitas juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya salah tangkap.
Dekan Fisipol UGM menyebut pihaknya memantau aktivitas pengepungan di sekitar kampus sejak pukul 23.00 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB.
Polisi Bantah Personel Masuk Lingkungan UGM
Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo menegaskan personel kepolisian tidak memasuki kawasan kampus UGM.
Ia menjelaskan, petugas bertahan sekitar 30 hingga 50 meter dari batas kampus. Langgeng juga membantah penggunaan gas air mata dan water cannon di lingkungan universitas.
Menurutnya, massa yang bergerak dari Malioboro melakukan pembakaran di Bundaran UGM sebelum berlindung di sekitar perbatasan kampus. Aparat kemudian memilih bertahan di luar kawasan universitas.
Kapolresta Sleman turut menyampaikan keterangan serupa.
Namun, Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menyampaikan kekhawatiran berbeda. Ia menolak segala bentuk kekerasan dan menilai aparat tidak semestinya merangsek ke kawasan kampus dengan gas air mata.
Wening memandang Bundaran UGM sebagai bagian dari zona aktivitas kampus, meskipun secara administratif tidak seluruh kawasan tersebut masuk batas universitas.
Seorang alumni UGM juga mengaku menyaksikan penyisiran hingga area fakultas dan penggunaan water cannon yang mengarah ke gerbang kampus. Meski demikian, kesaksian tersebut masih membutuhkan verifikasi.
Pihak Internal UGM Berikan Penjelasan Berbeda
Perbedaan keterangan tidak hanya muncul antara kepolisian dan pihak universitas. Sejumlah pejabat UGM juga memberikan penekanan berbeda mengenai kejadian tersebut.
Juru bicara UGM membantah narasi media sosial yang menyebut aparat mengejar massa hingga masuk lingkungan kampus.
Dekan Fisipol UGM juga menyatakan kabar aparat merangsek ke area kampus tidak benar. Namun, pihak Fisipol tetap mengecam tindakan represif terhadap demonstran.
Sementara itu, pimpinan universitas mengecam penggunaan gas air mata di sekitar kampus. UGM bahkan menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum apabila aparat menangani mahasiswa tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Perbedaan penjelasan tersebut membuat klarifikasi menyeluruh semakin diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran kejadian berdasarkan bukti.
Tagar All Eyes on UGM Ramai di Media Sosial
Polemik pengamanan demonstrasi turut memicu perhatian warganet. Tagar #AllEyesOnJogja dan #AllEyesOnUGM ramai sejak malam kejadian hingga Rabu dini hari.
Media sosial menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyebarkan video, foto, dan kesaksian dari lokasi demonstrasi.
Namun, penyebaran informasi yang cepat juga membawa risiko munculnya klaim yang belum terverifikasi. Potongan video dan kesaksian individu belum tentu menggambarkan keseluruhan kronologi.
Karena itu, masyarakat dan media perlu membedakan informasi berdasarkan kesaksian, pernyataan resmi, serta fakta yang sudah melalui pemeriksaan.
Desakan Pemeriksaan Independen Menguat
Polemik tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan independen untuk mengungkap kejadian secara objektif.
Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memperjelas persoalan tersebut.
Pertama, pihak terkait perlu membuka rekaman CCTV, video warga, dan data lokasi untuk menelusuri pergerakan aparat maupun massa. Komnas HAM atau Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Kedua, kepolisian perlu menjelaskan identitas dan status hukum seluruh orang yang mereka amankan. Mahasiswa juga harus memperoleh akses pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan.
Ketiga, aparat perlu menjelaskan dasar setiap tindakan pengamanan, termasuk penggunaan gas air mata dan keberadaan personel di sekitar kawasan kampus.
Keempat, UGM dan kepolisian perlu menyusun protokol pengamanan serta komunikasi untuk mengantisipasi demonstrasi berikutnya.
Kelima, pimpinan universitas perlu mengoordinasikan informasi dari fakultas, petugas keamanan kampus, dan saksi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang konsisten.
Di sisi lain, kekerasan oleh demonstran juga tidak dapat dibenarkan. Sejumlah pemberitaan menyebut polisi menemukan barang bukti berupa bom molotov, petasan, dan senjata tajam dari orang-orang yang mereka amankan. Polda DIY juga menyebut adanya pembakaran di Bundaran UGM.
Jika bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana, aparat tetap memiliki kewajiban menegakkan hukum. Namun, setiap tindakan harus mengikuti prosedur, mengedepankan proporsionalitas, dan menghormati hak asasi manusia.
Kehadiran aparat di sekitar kampus juga membutuhkan kehati-hatian karena dapat memengaruhi rasa aman mahasiswa dan aktivitas akademik.
Pada akhirnya, polemik pengamanan demonstrasi UGM tidak cukup diselesaikan melalui saling bantah antara kepolisian dan sivitas akademika. Pemeriksaan terbuka menjadi jalan untuk memastikan apakah aparat menjalankan tugas sesuai prosedur atau justru terjadi pelanggaran.
Hasil pemeriksaan yang transparan akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan aktivitas akademik.
(Redaksi)
