PUBLIKKALTIM.COM – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara, Afandi, mendukung penuh pernyataan Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri agar pemimpin otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah putra asli orang Kalimantan.
Afandi menyebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin sebagai tokoh lokal yang pantas diusulkan untuk menjadi Ketua otorita IKN.
Menurut Afandi, Mahyudin merupakan tokoh asal Kaltim yang telah berpengalaman menjadi kepala daerah di Kalimantan.
Afandi juga menilai Mahyudin memiliki kemampuan manajerial yang baik, resources yang bagus, dan kepemimpinan yang sudah tidak bisa diragukan.
“Dia paling punya lima kriteria penting. Pertama, coba perhatikan. Mahyudin masih terbilang muda cepat ambil suatu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus. Dia punya kemampuan leadership,” ujar Afandi dikutip dari harianhaluan.com.
Sebagai Informasi, Mahyudin pernah menjabat Wakil Ketua MPR dan saat ini ia menjabat Wakil Ketua DPR RI.
Mahyudin juga pernah mendapat bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Jokowi.
Maka sosok Mahyudin, menurut Afandi akan mampu dalam memimpin IKN.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Gusti Farid Hasan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pemimpin otorita IKN adalah putra asli orang Kalimantan.
Hal tersebut dikatakan Farid Hasan saat rapat kerja Komite IV DPD RI bersama dengan Kementerian Keuangan, Senin (24/1/2022).
“Saya minta konkret bu nanti untuk kepala otorita IKN dan disampaikan Bapak Presiden adalah orang Kalimantan Bu,” ujar Farid Hasan.
Mendengar hal tersebut Sri Mulyani dan para peserta rapat pun agak sedikit tertawa, dia bilang kalau aspirasi boleh saja.
“Namanya aspirasi yah boleh saja,” ucap Sri Mulyani.
Farid Hasan juga menambahkan bahwa selama ini pembahasan IKN yang dilakukan tidak pernah melibatkan para anggota DPD RI.
Sehingga kata dia seluk beluk IKN masih menjadi abu-abu.
“Terus terang selama ini kita mengikuti perkembangan IKN ini dari luar bu, selama ini kita engga tidak dilibatkan, banyak yang tidak jelas dalam IKN ini,” ujarnya.
Salah satu yang disinggung Farid Hasan yakni soal pendanaan, dimana kata dia perumusan anggaran untuk IKN hingga kini belum jelas.
“Kalau sudah halal IKN ini, kita lakukan saja blocking di APBN, sama seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau nanti ada 5 persen di APBN sudah jelas, jadi tidak ada itu pembicaraan diluar,” pungkasnya. (*)
