PUBLIKKALTIM.COM – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar diskusi publik pada Minggu (17/9/2023) malam tadi.
Bertempat di salah satu kafe di Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, pemuda Muhammadiyah coba membedah keberlanjutan pembangunan Kaltim pasca Isran-Hadi tak lagi memimpin.
Pada kegiatan itu, sejumlah narasumber dihadirkan.
Termasuk akademisi di Samarinda, anggota DPRD Kaltim hingga perwakilan pejabat dilingkup Pemprov Kaltim.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo menyampaikan kalau program pembangunan akan terus dilanjutkan.
“Pembangunan Kaltim pasca pak Isran (Gubernur Kaltim) dan pak Hadi (Wakil Gubernur Kaltim) Insyallah akan tetap berlangsung. Karena apa, karena provinsi Kaltim telah menentukan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) mulai tahun 2024,2025, dan 2026 yang sudah disahkan tahun ini,” ucap Mispoyo saat dijumpai awak media.
Dengan disahkannya RPD tahun 2024-2026, Mispoyo menegaskan kalau pembangunan di Kaltim pasti akan terus berjalan sesuai program prioritas di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
“Sehingga saya rasa tidak ada masalah, program-program dari pak Isran dan pak Hadi akan tetap dilanjutkan. Karena RPD-nya sudah ditetapkan per 3 tahun, kemudian juga sudah ditindaklanjuti dengan renstra SKPD dan itu juga sudah ditetapkan dalam 3 tahun,” tambahnya.
Lanjut Mispoyo, dalam program keberlanjutan Isran-Hadi nantinya akan berfokus pada beberapa hal. Semisal program prioritas yang akan dikembangkan di sektor pendidikan.
“Jadi kalau di pendidikan itu kan sekarang semua SD, SMP, SMK sekolahnya gratis kemudian program prioritasnya ada beasiswa setiap tahun, tahun ini digelontorkan hampir Rp 524 miliar dengan total yang sudah digelontorkan sampai saat ini sebesar Rp 1,26 Triliun. Kemudian ada program penambahan ruang kelas baru, ruang praktek siswa dan sebagainya,” ulasnya.
Selain pada fasilitas pendidikan, program keberlanjutan Isran-Hadi juga berfokus pada para tenaga didik. Yakni mensejahterakan pendapatan guru hingga pengangkatan para tenaga honorer.
“Insyallah yang guru-guru honorer tetap dilanjutkan dan tetap mendapatkan gajih yang layak dan insyallah akan meningkat menjadi Rp 4,7 juta perbulan,” kata Mispoyo.
Selain itu, pada tahun ini juga Pemprov Kaltim rencana akan membuka dan melakukan penerimaan terhadap tenaga P3K untuk guru. Diperkirakan angkanya mencapai 2.419.
“Sehingga tenaga kontrak yang sebelumnya kurang lebih 2 ribu itu sudah terangkat dan di susul yang sekarang 2.419 itu juga akan terangkat. itu contoh-contoh untuk di dunia pendidikan,” paparnya.
Selain di sektor pendidikan, program keberlanjutan Isran-Hadi nantinya juga menyasar pada dunia kesehatan. Semisal pendirian bangunan rumah sakit baru dan penambahan fasilitas kesehatan, baik untuk yang di kota, maupun dipelosok Kaltim.
“Kemarin dibangun di Rumah Sakit Kanudjoso, Balikpapan, termasuk penyedian sarana prasarana di kesehatan. Kalau untuk di Samarinda seperti rumah sakit mata, korpri dan Atma Husada akan dibangun semua,” terangnya.
Sementara itu, untuk peningkatan fasilitas kesehatan di pelosok juga tahun ini akan terus ditingkatkan. Meski kewenangan puskesmas di daerah itu ada di pemerintah kabupaten/kota, namun untuk hal tersebut bisa diajukan bantuannya juga melalui Pemprov Kaltim.
“Jika untuk peningkatan layanan kesehatan Insyallah kita bantu. Karena tahun ini hingga tahun depan banyak sekali program-program penuntasan stunting dengan penyediaan alat-alat ukur timbang, dan alat USG untuk mengetahui keadaan bayi di puskesmas dan rumah sakit. Insyallah akan kita penuhi permintaan mereka di 10 kabupaten/kota,” urainya.
Program pembangunan sejatinya juga ditujukan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Nantinya akan ada banyak program-program yang akan ditindaklanjuti untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kaltim.
“Akses jalan di pelosok (perbaikan) juga bisa mengajukan proposal berupa bantuan keuangan. Untuk dana karbon jika mampu menurunkan emisi sekian, maka bisa mendapatkan uang dari bank dunia. Itu pemanfaatannya adalah provinsi Kaltim di SKPD terkait seperti Dinas Kehutanan. Otomatis di situ untuk menjaga melestarikan hutan, reboisasi, dan program lainnya. Dan di situ ada uang masyrakat sekitarnya uang memang ikut menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatannya pun untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat,” pungkasnya. (*)