PUBLIKKALTIM.COM – Wacana penundaan pemilu 2024 mendatang mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Diantaranya datang dari Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko.
Ia menegaskan bahwa PDIP menolak wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo tersebut.
Pasalnya kata dia, jika Pemilu ditunda, maka hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan menjadi sia-sia.
“Kita tidak ingin hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan bersama-sama dengan keringat, dengan darah, dengan kebebasan yang terenggut pada 1998 itu kemudian menjadi hilang gara-gara ada pihak-pihak yang hanya sekedar melakukan penghitungan-perhitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi,” tegas Budiman, Selasa (1/3/2022) dikutip dari detik.com.
Lebih lanjut, dia menyebut pembatasan periode jabatan presiden merupakan hasil dari permata reformasi pada 1998.
Budiman juga berbicara terkait analisa beberapa partai yang menganalisa keuangan pilpres nantinya hanya mengada-ada.
“Kecuali ada perang ya amit-amit ya menurut saya kita harus hati-hati menyuarakan itu karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional,” ujarnya.
“Mungkin ada juga yang berpikir tapi kan yang dilakukan Pak Jokowi di pemerintahan belum selesai. Saya kira benar. Agenda Pak Jokowi belum selesai, bahkan di 2024 untuk membangun Indonesia ya sebagai menjadi kekuatan ekonomi dunia dan sebagai negara demokratis belum selesai,” sambungnya.
Oleh karena itu, harus dilakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian Indonesia.
Dia mengusulkan agar nantinya setiap mantan presiden, termasuk Jokowi, yang masa jabatannya berakhir pada 2024 harus diberi posisi untuk membantu membangun Indonesia.
“Karenanya saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa pak Jokowi atau mantan presiden apapun di 2024, 2029, 2034 dan seterusnya kalau bisa diberikan tempat terhormat. Mantan-mantan presiden bukan masalah pak Jokowi saja, ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai wantimpres atau ketua wantimpres,” ungkapnya.
“Mungkin sementara sekarang pakai etika dulu, partai-partai yang kemudian calon presiden menang terutama yang berasal dari partai-partai koalisinya beliau memberikan penghargaan karena bagaimanapun juga memang perlu ada kontiunitas sehingga tidak ada penghentian proses pembangunan Indonesia,” lanjutnya.
Terkait usul pencalonan mantan presiden sebagai Ketua Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), dia menyebut hanya diperlukan kesepakatan etis antara partai pendukung. Nantinya, semisal diperlukan undang-undang untuk mengatur kebijakan tersebut maka akan disepakati jika memang dirasa perlu.
“Tapi saya usul selesaikan dulu secara etis. Nanti kemudian kalau misalnya sudah berhasil periode pertama 2024-2029 eh positif, kesepakatan etis itu kesepakatan tidak tertulis betul-betul presiden yang baru itu well inform, paham informasi, why not?” kata Budiman.
“Ya politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi maksud PDIP menolak kemungkinan perpanjangan maupun penundaan pemilu karena itu mengkhianati semangat reformasi,” pungkasnya. (*)
