PUBLIKKALTIM.COM – Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dalam pidato tahunannya di hadapan Dewan Syura pada Selasa (21/10) secara tegas menuduh Israel telah melakukan pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang saat ini berlaku di Jalur Gaza.
Dalam pidato tersebut, Al Thani mengecam keras serangan-serangan militer yang dilancarkan Israel ke sejumlah wilayah di Jalur Gaza, meskipun telah disepakati gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 80 warga Palestina tewas dan lebih dari 300 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan damai.
“Kami menegaskan kembali kecaman kami terhadap semua pelanggaran dan praktik-praktik Israel di Palestina, khususnya perubahan yang dialami Jalur Gaza menjadi wilayah yang tidak layak huni dan pelanggaran gencatan senjata yang berkelanjutan,” ujar Al Thani dalam pidatonya.
Gaza Tak Lagi Layak Huni
Emir Qatar menyebut situasi di Jalur Gaza kini telah mencapai titik krisis kemanusiaan.
Wilayah tersebut, katanya, semakin tidak layak untuk dihuni karena serangan bertubi-tubi yang menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih.
“Jalur Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina dan negara Palestina yang bersatu,” tegas Al Thani, menegaskan posisi Qatar yang mendukung penuh hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat.
Kecaman terhadap Permukiman Ilegal dan Yahudisasi Al Aqsa
Dalam pidatonya, Al Thani juga menyoroti kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat serta upaya sistematis untuk mengubah identitas kawasan Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.
Ia menilai tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang telah lama menolak legalitas permukiman Israel di wilayah Palestina.
“Kami mengecam upaya Yahudisasi terhadap kompleks Masjid Al Aqsa — salah satu dari tiga tempat suci umat Muslim,” ucap Al Thani, seraya menyerukan dunia internasional agar bertindak lebih tegas.
Serangan ke Doha Picu Ketegangan Diplomatik
Salah satu poin paling kontroversial dalam pidato Emir Qatar adalah pernyataannya terkait serangan udara Israel yang terjadi di wilayah Doha, ibu kota Qatar, pada 9 September 2025.
Serangan itu dilaporkan menargetkan anggota delegasi Hamas yang sedang berada di Qatar untuk melakukan perundingan gencatan senjata.
Menurut Al Thani, serangan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara lain, tetapi juga merupakan tindakan “terorisme negara”.
“Israel telah melanggar semua hukum dan norma internasional yang mengatur hubungan antarnegara, dengan menyerang negara yang bertindak sebagai mediator dan dengan upayanya untuk membunuh anggota-anggota delegasi,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan peningkatan ketegangan diplomatik antara Israel dan Qatar, yang selama ini dikenal sebagai salah satu perantara utama dalam konflik Israel-Palestina.
Bahkan, serangan tersebut memicu kecaman dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat — sekutu dekat Israel.
Seruan untuk Tindakan Global
Al Thani menutup pidatonya dengan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak lebih tegas terhadap agresi Israel.
Ia meminta agar dunia memberikan perlindungan nyata kepada warga sipil Palestina dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang disebutnya sebagai “perang genosida” di Gaza.
“Kami menganggap agresi ini sebagai tindakan terorisme negara, dan respons global cukup kuat untuk mengejutkan para pelakunya,” imbuhnya.
Dukungan Arab dan Internasional Meningkat
Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan dukungan terhadap sikap Qatar.
Pemerintah Turki dan Iran telah menyuarakan kecaman terhadap serangan Israel di Gaza, sementara Liga Arab berencana mengadakan pertemuan darurat pekan ini untuk membahas perkembangan terbaru di kawasan.
Seiring meningkatnya jumlah korban sipil dan laporan pelanggaran hak asasi manusia, tekanan internasional terhadap Israel diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
Namun demikian, belum ada indikasi bahwa Israel akan mengubah pendekatannya atau menarik diri dari jalur kekerasan yang kini ditempuhnya. (*)
