PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda mendukung penuh sekolah rakyat yang diusung pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyebut program itu sangat bagus diterapkan di Kota Tepian sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.
Pasalnya, selama ini masih banyak siswa yang putus sekolah akibat kekurangan biaya.
Sehingga dengan hadirnya sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, diharap dapat menekan angka siswa putus sekolah di Samarinda.
“Ini sangat bagus (program sekolah rakyat) dan kami di Komisi IV khususnya saya mendukung penuh sekolah rakyat ini,” ujar Puji beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, Samarinda menjadi salah satu dari lima daerah yang diklaim paling proaktif menindaklanjuti instruksi presiden nomor 8 tahun 2024 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin menjelaskan, sebanyak 100 siswa, terdiri dari 50 jenjang SD dan 50 SMP akan menjadi angkatan pertama yang masuk ke sekolah rakyat.
Untuk sementara, proses belajar mengajar akan dilaksanakan di fasilitas sewaan di Kampus Melati.
“Kami tidak ingin anak-anak ini menunggu terlalu lama. Pendidikan harus segera dimulai, apapun tantangannya,” tegasnya.
Berbeda dari sekolah umum, rekrutmen siswa di Sekolah Rakyat dilakukan sangat selektif dan berbasis data.
Peserta dipilih berdasarkan verifikasi Dinas Sosial, yakni mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2 atau kelompok paling rentan secara ekonomi.
“Semua sudah berbasis data jadi bukan siapa cepat dia dapat. Kami prioritaskan yang memang sangat membutuhkan,” ucapnya.
Konsep sekolah rakyat ini diterapkan dengan fokus membangun karakter, kemandirian dan kebiasaan hidup sehat sejak dini.
“Kami ingin mengajarkan hal sederhana tapi penting. Misalnya, membiasakan anak-anak cuci tangan dengan benar memakai teknologi dengan bijak dan menjaga kerapihan,” jelasnya.
Meski tahapan perencanaan daerah sudah tuntas, pembangunan fisik sekolah masih menunggu keputusan dari kementerian pusat.
“Kami siap dari sisi lahan, administrasi, dan sumber daya. Tapi keputusan desain hingga rekrutmen guru tetap wewenang pusat,” pungkasnya. (adv)
