PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mempersiapkan fase pembangunan permanen Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Setelah menjalankan tahap awal dengan memanfaatkan fasilitas sementara, pemerintah daerah kini menyiapkan tiga lokasi baru yang ditargetkan mulai dibangun pada 2026 hingga 2027.
Saat ini, Pemprov Kaltim memfokuskan perhatian pada kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi sebagai prasyarat utama sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah menilai tahap ini sangat krusial untuk memastikan proses konstruksi berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pembangunan Sekolah Rakyat Masuk Tahap Persiapan Lanjutan
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pengembangan program Sekolah Rakyat menunjukkan progres positif. Untuk tahap kedua, satu lokasi permanen di kawasan Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah memasuki proses kontrak.
Lokasi tersebut sebelumnya juga ditetapkan sebagai titik peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat yang dilakukan secara serentak secara nasional. Penetapan itu menandai dimulainya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program pendidikan berbasis kerakyatan.
“Untuk tahap lanjutan, pembangunan Sekolah Rakyat di Palaran sudah masuk proses kontrak. Ini menjadi salah satu tonggak penting karena akan menjadi sekolah permanen,” ujar Andi, Jumat (16/1/2026).
Tahap Awal Masih Manfaatkan Fasilitas Sementara
Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap awal masih memanfaatkan sejumlah fasilitas sementara. Kegiatan belajar mengajar saat ini berlangsung di SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Pemprov Kaltim menggunakan fasilitas tersebut agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa harus menunggu pembangunan fisik rampung.
Tiga Lokasi Baru Diusulkan untuk Sekolah Rakyat Permanen
Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan lahan, Pemprov Kaltim mengusulkan tiga lokasi tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen. Pemerintah menargetkan pembangunan di ketiga titik tersebut berlangsung dalam periode 2026 hingga 2027.
“Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan lahan, kami menetapkan tiga lokasi tambahan yang direncanakan dibangun permanen pada periode 2026 hingga 2027,” jelas Andi.
Ketiga lokasi tersebut masing-masing berada di wilayah Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara; kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara; serta wilayah Sekambing, Kota Bontang. Lokasi-lokasi ini merupakan usulan pemerintah daerah yang dinilai strategis untuk menjangkau kelompok sasaran Sekolah Rakyat.
Kesiapan Lahan Dinilai Memadai
Andi menyampaikan bahwa hasil penilaian awal menunjukkan lahan di ketiga lokasi tersebut pada prinsipnya telah siap digunakan. Meski demikian, pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah penyesuaian teknis berskala kecil sebelum pembangunan fisik dimulai.
“Secara prinsip lahan sudah siap. Tinggal ada penyesuaian teknis kecil yang harus dirampungkan agar tidak menghambat proses pembangunan ke depan,” katanya.
Verifikasi Lokasi Libatkan Kementerian PUPR
Proses verifikasi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Satuan Kerja Sarana Strategis Kalimantan Timur, Kementerian PUPR telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Dari hasil peninjauan tersebut, ketiga lokasi dinyatakan memenuhi kriteria awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Hasil peninjauan lapangan oleh Kementerian PUPR sudah kami sampaikan dan dikoordinasikan ke Jakarta. Ketiga lokasi tersebut diusulkan untuk masuk ke tahap pembangunan fisik berikutnya,” terang Andi.
Pembangunan Menunggu Kelengkapan Dokumen
Meski lokasi telah dinilai layak, pembangunan fisik belum dapat dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian berbagai dokumen pendukung sebagai syarat wajib, seperti status dan sertifikasi lahan, surat pernyataan bebas sengketa, serta dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Selain itu, karena luas lahan di masing-masing lokasi melebihi lima hektare, pemerintah juga wajib menyusun kajian lalu lintas sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
Tunggu DED dari Kementerian PU
Andi menambahkan, penyusunan dokumen pendukung akan dilanjutkan setelah Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Detailed Engineering Design (DED). DED tersebut akan menjadi acuan utama dalam perencanaan konstruksi Sekolah Rakyat.
“Kami menunggu DED dari Kementerian PU. Setelah itu, penyusunan dokumen pendukung bisa kami lanjutkan secara paralel. Harapannya, semua bisa selesai tepat waktu sehingga kontrak pembangunan dapat dimulai pada 2026,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Ditujukan untuk Keluarga Miskin Ekstrem
Lebih jauh, Andi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis jangka panjang Pemprov Kaltim untuk memutus mata rantai kemiskinan. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui pendidikan yang layak dan terjangkau, pemerintah berharap anak-anak dari kelompok tersebut memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan mobilitas sosial,” pungkas Andi.
Dengan kesiapan lahan yang terus dimatangkan serta dukungan lintas kementerian, Pemprov Kaltim optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan akses pendidikan di Kalimantan Timur.
(tim redaksi)
