PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan menjadi salah satu pusat pendidikan terpadu berbasis asrama.
Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai 80,26 persen dan ditargetkan mulai difungsikan pada 20 Juni 2026, lebih cepat dari jadwal penyelesaian awal pada Agustus 2026.
Percepatan ini dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Lantai II Balai Kota Samarinda, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan Pemkot Samarinda, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Timur (Kaltim).
Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat
Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin langsung audiensi tersebut dan meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar target operasional awal dapat tercapai tepat waktu.
Sejumlah pejabat daerah hadir dalam pertemuan itu, termasuk Kepala BPKAD Ananta Fathurrozi, Kepala Dinas Sosial Mochammad Arif Surochman, Plt Kepala Dinas PUPR Hendra Kusuma, Plt Kepala Dinas Pendidikan Ibnu Araby, serta Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparuddin.
Dari unsur pemerintah pusat, Kepala BPBPK Kalimantan Timur Evry Biaktama Meliala hadir bersama jajaran teknis untuk memaparkan progres lapangan serta kendala yang dihadapi.
Andi Harun menegaskan pentingnya percepatan pembangunan agar fasilitas pendidikan tersebut segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kita ingin memastikan seluruh aspek sudah siap, baik bangunannya, asetnya, maupun operasionalnya. Yang terpenting, anak-anak yang nantinya bersekolah di sini bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas sejak hari pertama sekolah dibuka,” ujar Andi Harun.
Sekolah Rakyat Dirancang Berbasis Asrama
Pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda ini mengusung konsep pendidikan terpadu berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Total terdapat 24 bangunan yang dibangun dalam satu kawasan pendidikan.
Fasilitas tersebut meliputi gedung sekolah, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, kantin, masjid, dapur umum, fasilitas olahraga, hingga instalasi pengolahan air limbah.
Pemerintah juga merancang kawasan ini sebagai lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian siswa.
Untuk jenjang sekolah dasar, pengelola menyediakan 18 ruang kelas dengan kapasitas sekitar 540 siswa. Sementara itu, jenjang SMP dan SMA juga disiapkan untuk menampung ratusan peserta didik yang akan menjalani sistem pendidikan berasrama.
Progres Capai 80 Persen, 800 Pekerja Dikerahkan
Kepala BPBPK Kaltim, Evry Biaktama Meliala, menyampaikan bahwa progres pembangunan telah mencapai 80,26 persen.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat meminta percepatan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan.
“Saat ini kami sedang melakukan percepatan pekerjaan. Sekitar 800 tenaga kerja dikerahkan di lapangan agar seluruh fasilitas utama dapat difungsikan sebelum penerimaan siswa baru yang direncanakan berlangsung pada akhir Juli,” kata Evry.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menyesuaikan strategi kerja di lapangan untuk mengejar target operasional 20 Juni 2026.
Tim teknis juga memperkuat pengawasan agar kualitas bangunan tetap sesuai standar meskipun waktu pengerjaan dipercepat.
Tantangan Teknis Muncul di Area Lereng
Meski progres berjalan signifikan, tim pelaksana menghadapi sejumlah tantangan teknis di lapangan.
Salah satu kendala utama muncul pada area lereng dengan ketinggian sekitar delapan meter yang berpotensi mengalami erosi dan longsor saat musim hujan.
Tim teknis telah menyiapkan desain pengamanan lereng serta alokasi anggaran untuk penanganan struktur tanah. Namun, pelaksanaan sempat tertunda karena muncul klaim kepemilikan lahan di sekitar area pekerjaan.
Pemkot Samarinda kemudian melakukan verifikasi ulang data aset untuk memastikan status lahan tersebut. Hasilnya, pemerintah daerah menegaskan bahwa area tersebut merupakan aset resmi pemerintah kota.
“Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi aset, lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Samarinda. Karena itu tidak ada persoalan terkait status lahannya dan kegiatan yang tidak sesuai peruntukan juga telah dihentikan,” tegasnya.
Pengelolaan dan Operasional Mulai Disiapkan
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mulai mempersiapkan aspek pengelolaan dan operasional Sekolah Rakyat.
Pemkot Samarinda menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar transisi dari pembangunan ke operasional berjalan lancar.
Program ini melibatkan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pengampu utama program dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pelaksana pembangunan fisik.
Pemerintah daerah juga akan berperan dalam mendukung operasional harian sekolah.
Pemerintah menilai kesiapan tenaga pendidik, sistem pengelolaan aset, serta mekanisme operasional harus dipastikan sejak dini agar proses pembelajaran dapat langsung berjalan setelah fasilitas selesai dibangun.
Harapan untuk Pemerataan Pendidikan
Pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Konsep sekolah berasrama dinilai mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih terarah dan mendukung pembentukan karakter siswa.
Dengan percepatan yang dilakukan, pemerintah menargetkan sekolah ini siap menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Program ini diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (*)
