PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun memberi rambu kuning bagi pengetap solar subsidi yang masih beroperasi di sejumlah SPBU.
Di saat yang sama, ia meminta pengemudi angkutan barang yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus uji KIR segera kembali mendapatkan pelayanan fuel card BRIZZI.
Andi Harun menyampaikan hal itu saat menerima audiensi perwakilan pengemudi dan pelaku usaha angkutan barang.
Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari penggunaan fuel card, uji KIR, kendaraan over dimension over loading (ODOL), parkir berlangganan, hingga mekanisme antrean solar subsidi.
Menurut Andi Harun, pemerintah menerapkan fuel card sebagai upaya menata distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya sesuai peruntukan.
Namun, ia menilai sistem tersebut tetap harus dievaluasi apabila pelaksanaannya menimbulkan persoalan di lapangan.
“Beberapa hal yang Bapak-bapak sampaikan tadi menyangkut tentang kebijakan fuel card yang disusun untuk mengatur tata kelola, memperbaiki tata kelola distribusi BBM ini, kita penuhi, kita koreksi,” ujar Andi Harun.
Pengetap Solar Jadi Sorotan
Dalam audiensi, para pengemudi mengeluhkan keberadaan pengetap solar subsidi yang masih mereka temui di sejumlah SPBU.
Kondisi tersebut membuat pengemudi yang telah mematuhi aturan merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
Andi Harun memahami keresahan tersebut. Ia menilai pemerintah harus memastikan penegakan aturan berlaku kepada seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi solar subsidi, bukan hanya kepada pengemudi.
“Saya juga kalau jadi Bapak, ‘Loh saya ini taat tapi ada orang tidak taat kok dibiarkan?’ Nah itu akan menimbulkan disorder sosial,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi tata kelola di SPBU agar pengawasan tidak hanya membebani pengemudi.
Sopir Lolos KIR Diminta Segera Dilayani
Andi Harun juga menyoroti fuel card yang masih terblokir meski kendaraan pemiliknya telah mengikuti uji KIR dan dinyatakan lulus.
Ia meminta jajarannya segera membuka kembali akses pelayanan bagi kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis.
“Teman-teman yang sudah lulus uji KIR yang BRIZZI-nya masih diblokir, kita akan segera buka yang sudah lolos uji KIR,” katanya.
Ia menegaskan kewajiban uji KIR tetap berlaku secara berkala.
Jika pengemudi kembali tidak memenuhi ketentuan, pemerintah dapat memberikan tindakan sesuai aturan.
Sementara itu, jika ditemukan masalah dalam proses penerbitan fuel card, pemerintah harus terlebih dahulu menelusuri data dan bukti sebelum menjatuhkan sanksi.
“Kalau ada oknum yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan, itulah yang akan kita kasih sanksi, bukan membatalkan BRIZZI-nya,” jelasnya.
Andi Harun kemudian meminta jajarannya meneliti kembali fuel card yang diterbitkan Dinas Perhubungan Samarinda untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Parkir Berlangganan Harus Transparan
Persoalan parkir berlangganan juga mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
Andi Harun menjelaskan tarif Rp1 juta bagi kendaraan roda empat merupakan skema berlangganan selama satu tahun.
Pembayaran dapat dilakukan sekaligus maupun dicicil beberapa kali dalam periode tersebut.
Namun, ia meminta petugas tidak menerapkan kebijakan dengan cara yang menimbulkan kesan memaksa. Pemerintah juga harus menyediakan aturan tertulis yang mudah diketahui masyarakat.
“Walaupun ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini memang kebijakan, tetapi tetap tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang salah. Apalagi ada kesan memaksa,” ujarnya.
Dorong Antrean Solar Berbasis Digital
Untuk mengurangi antrean kendaraan di badan jalan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengambilan nomor antrean solar subsidi melalui Dinas Perhubungan.
Andi Harun meminta mekanisme tersebut terus dikembangkan agar lebih praktis.
Ia mendorong pemerintah mengubah sistem antrean menjadi layanan digital sehingga pengemudi tidak perlu datang langsung ke kantor hanya untuk mengambil nomor antrean.
“Yang mau datang ke kantor silakan. Tapi bisa nggak diubah menjadi digital? Tidak perlu datang,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan seluruh kebijakan distribusi solar subsidi harus berpegang pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Pemerintah, menurutnya, harus terus mengevaluasi sistem karena setiap aturan tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah turun supaya ini relatif adil. Walaupun namanya adil itu sulit, dibuatlah fuel card. Fuel card ini dalam rangka apa? Supaya sebagai sebuah ikhtiar usaha agar minyak itu diterima sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
