PUBLIKKALTIM.COM — Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mendorong pemerintah daerah memperkuat digitalisasi transaksi keuangan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat realisasi belanja daerah secara nontunai.
Pesan itu disampaikan Saefuddin saat menghadiri High Level Meeting Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), realisasi PAD, serta belanja daerah secara nontunai di Kantor Bank Indonesia (BI) Kaltim, Kamis (20/8/2026) sore.
Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi, perwakilan Bankaltimtara, jajaran perangkat daerah, serta para camat se-Kota Samarinda.
Digitalisasi Jadi Bagian Reformasi Tata Kelola
Saefuddin menilai posisi Samarinda sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut pemerintah menghadirkan tata kelola yang modern, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, ETPD tidak boleh sekadar mengandalkan teknologi dalam transaksi keuangan.
Pemerintah harus menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.
“Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif semata. Forum ini harus menjadi ruang untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, dan memastikan seluruh rencana aksi dilaksanakan secara konkret,” tegas Saefuddin.
Ia meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat koordinasi dan memastikan setiap rencana aksi memiliki target serta pembagian tugas yang jelas.
PAD dan Belanja Nontunai Diperkuat
Saefuddin juga menempatkan PDRD sebagai salah satu sumber penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ia menilai PAD yang kuat dapat memberi ruang lebih besar bagi pemerintah membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar peningkatan PAD tidak hanya mengejar penerimaan. Sistem pembayaran harus mudah, transparan, akurat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan bahwa kontribusi mereka kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah mempercepat belanja secara nontunai agar program tidak menumpuk pada akhir tahun. Sistem nontunai, kata dia, dapat memperkuat transparansi, ketertelusuran transaksi, dan pengendalian internal.
Saefuddin menegaskan digitalisasi harus mengubah budaya kerja pemerintahan dari lambat menjadi cepat dan dari manual menjadi terintegrasi.
“Mari kita buktikan bahwa Samarinda mampu menjadi daerah yang unggul dalam tata kelola keuangan digital,” pungkasnya. (*)
