Undang-Undang Larang Duet Ahok-Anies di Pilkada DKI, Simak Alasannya

oleh -
oleh
Anies (kiri) dan Ahok (kanan)/HO

PUBLIKKALTIM.COM – Wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta yang digagas pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga jadi sorotan publik.

Ia mengusulkan wacana tersebut atas nama persatuan.

“Saya relatif yakin kalau duet ini bisa mendorong pengikutnya dan mereka bersatu, saya pikir secara politis tentu tidak terlalu sulit mereka mendapat dukungan warga Jakarta,” ujar Jamiluddin, Sabtu (4/5) dikutip dari CNNIndonesia.

Namun duet dua mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

Alasan utamanya adalah terkait Anies maupun Ahok sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jika dua nama itu diduetkan, salah satunya akan menjadi calon wakil gubernur.

Sementara itu, Undang-Undang Pilkada melarang mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.

“Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota,” demikian tercantum dalam pasal 7 huruf o Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada soal syarat pencalonan.

BERITA LAINNYA :  Kasus Dugaan Penganiayaan, Ayu Thalia Serakan Bukti Berisi Pembicaraan Sensitif

Ahok pernah menjabat gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017.

Dia menggantikan Joko Widodo yang melepas jabatan gubernur karena terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Sementara itu, Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022.

Anies menggantikan Ahok setelah menang di Pilkada DKI Jakarta 2017. (*)