PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Tepian membutuhkan konsolidasi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, permasalahan banjir tak lagi bisa ditangani secara parsial dan harus diurai dengan pendekatan menyeluruh.
Menurutnya, kompleksitas persoalan banjir Samarinda memerlukan arahan langsung dari pimpinan tertinggi pemerintahan agar koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif dan pelaksanaan proyek di lapangan berjalan lebih cepat.
“Butuh keterlibatan pimpinan tertinggi untuk memberi arah yang jelas. Harapannya, dengan arahan itu, kegiatan di lapangan bisa berjalan lebih cepat dan optimal,” ujar Andi Harun kepada awak media, Jumat (13/6/2025).
Pernyataan ini dilontarkan Andi Harun menyusul masih terhambatnya berbagai program pengendalian banjir yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia menyoroti bahwa meskipun pemerintah kota terus melanjutkan sejumlah proyek teknis, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan drainase, upaya ini belum cukup tanpa dukungan penuh dari lintas level pemerintahan.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga dinilai belum optimal. Ia menilai perlu ada satu forum formal antara Pemkot, Pemprov, dan pemerintah pusat untuk menyamakan persepsi dan menyusun skema pembiayaan serta teknis pengerjaan yang terpadu.
“Kita tidak bisa lagi berpikir sempit berdasarkan kewenangan administratif. Banjir di Samarinda juga dipengaruhi oleh wilayah luar kota. Maka perlu komitmen bersama lintas wilayah,” jelasnya.
Meski begitu, Andi Harun memastikan bahwa Pemkot tidak menunggu pasif. Ia menyatakan bahwa proyek-proyek pengendalian banjir tetap berjalan, termasuk pengerukan sungai, perbaikan saluran utama, serta pembebasan lahan di kawasan padat yang menghalangi jalur air.
Namun, ia juga mengakui bahwa penanganan teknis kerap kali terhambat oleh tantangan sosial di lapangan, seperti resistensi warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Menangani dampak sosial itu jauh lebih berat dari sisi teknis. Misalnya, hampir 100 persen Sungai Loa Lalang sudah dipadati permukiman. Kalau kita tidak mulai bergerak, kita akan terus terjebak pada masalah yang sama,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam melihat persoalan lingkungan.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat segera membentuk forum khusus yang membahas penanganan banjir Samarinda secara terpadu dan berkelanjutan.
(Redaksi)
