PUBLIKKALTIM.COM – Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengingatkan para pejabat administrator agar memaknai jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai ruang untuk menikmati kekuasaan.
Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan ceramah pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda, Senin (13/7/2026).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak” itu diikuti 40 peserta dari berbagai daerah.
Peserta berasal dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser, serta Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Hadir mendampingi Saefuddin dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti bersama sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Pejabat Harus Hadir Memberikan Manfaat
Di hadapan peserta pelatihan, Saefuddin menegaskan bahwa seorang pejabat tidak boleh terlena dengan kedudukan yang dimiliki.
Menurutnya, jabatan membawa tanggung jawab besar untuk memberikan manfaat dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Karena itu, aparatur harus menjaga integritas, menghindari sikap arogan, serta tidak membuat masyarakat kesulitan saat membutuhkan layanan.
Saefuddin mengingatkan bahwa pejabat telah mengucapkan sumpah ketika menerima amanah jabatan.
Sumpah tersebut harus menjadi pengingat agar setiap kebijakan dan tindakan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pancasila Menjadi Pedoman Kepemimpinan
Selain menyoroti pelayanan publik, Saefuddin juga menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan.
Ia menyebut wawasan kebangsaan bukan sekadar teori atau hafalan, melainkan cara berpikir yang harus melekat dalam diri seorang pemimpin.
“Wawasan kebangsaan bukan hafalan, tetapi cara berpikir seorang pemimpin,” katanya.
Menurutnya, Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menjalankan pemerintahan.
Nilai Ketuhanan harus melahirkan integritas, sedangkan nilai kemanusiaan harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh warga tanpa diskriminasi.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan publik tidak mengenal pilih kasih berdasarkan suku, agama, kedekatan pribadi, maupun faktor lainnya.
“Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Menyiapkan Pemimpin Menghadapi Tantangan Masa Depan
Saefuddin mengajak para peserta selalu mempertanyakan tujuan setiap keputusan yang mereka ambil sebagai administrator pemerintahan.
“Ketika Anda mengambil satu keputusan, siapa sebenarnya yang sedang Anda layani?” tanyanya.
Ia berharap para peserta mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan berpikir strategis, dan orientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, tantangan menuju Indonesia Emas 2045 semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), perubahan dunia kerja, krisis global, hingga ancaman korupsi.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar,” pungkasnya. (*)
