PUBLIKKALTIM.COM – Tanda tanya proses rekrutmen CPNS menjadi sinyal pemerintah benar-benar serius rencana penggantian abdi negara dengan robot.
Dilansir dari CNBC Indonesia, isu itu pernah mengemuka sejak 2016 lalu, saat gagasan e-government mulai diimpelemtasikan sebagai sistem pelayanan publik terintegrasi.
Pemerintah sadar betul. persoalan utama yang selama ini menjadi kendala adalah birokrasi.
Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya ikut buka suara terkait hal ini.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri PANRB agar biorkasi diganti dengan artificial intelligence. Kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu,” ujar Jokowi, November 2019 lalu dikutip dari CNBC Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi memang menginginkan sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele.
Pergantian jabatan struktural dengan robot pun bukan mustahil untuk dilakukan.
Jokowi menilai, kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana.
“Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat seklai kalau kita pakai AI,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo belum lama ini, mengatakan proses rekrutmen CPNS pada tahun depan masih abu-abu.
Pasalnya, proses rekrutmen kata Tjahjo Kumolo, sampai saat ini masih menunggu seberapa besar kebutuhan pegawai baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Tjhajo memang telah menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS tahun depan akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Tjahjo mengatakan pemerintah justru akan memperbanyak PPPK.
Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak akan ada lagi perekrutan tenaga honorer. (*)
