PUBLIKKALTIM.COM – Dugaan pembunuhan massal masih terjadi di dalam dan sekitar Kota El Fasher, Darfur.
Hal itu diketahui berdasarkan citra satelit terbaru.
Pembantaian itu terjadi setelah kota itu dikuasai oleh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF).
Kelompok paramiliter ini telah berperang melawan tentara reguler Sudan sejak April 2023, dan kemenangan mereka di El Fasher menandai titik krusial dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun.
Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale merilis laporan pada Jumat (31/10/2025) berdasarkan analisis citra satelit selama lima hari terakhir.
Dalam laporan tersebut, para peneliti menemukan setidaknya 31 kelompok objek yang konsisten dengan tubuh manusia, tersebar di lingkungan permukiman, halaman kampus, dan kompleks militer.
“Indikator bahwa pembunuhan massal terus berlanjut terlihat jelas,” tulis laporan itu.
El Fasher, yang sebelumnya menjadi benteng terakhir tentara pemerintah Sudan di Darfur barat, jatuh ke tangan RSF pada Minggu (26/10/2025) setelah pengepungan yang berlangsung 18 bulan.
Sejak saat itu, berbagai laporan kekerasan muncul, termasuk eksekusi di tempat, kekerasan seksual, penjarahan, penculikan, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan.
Kesaksian Pengungsi
Warga yang berhasil melarikan diri ke kota terdekat, Tawila, menceritakan pengalaman mengerikan.
Beberapa saksi menyebut bahwa anak-anak ditembak di hadapan orang tua mereka, sementara warga sipil lainnya dipukuli dan dirampok saat mencoba menyelamatkan diri.
Hayat, seorang ibu dari lima anak, menceritakan bahwa rombongannya dicegat oleh anggota RSF.
“Para pemuda yang bepergian bersama kami dicegat. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka,” ujarnya kepada AFP.
PBB melaporkan bahwa lebih dari 65.000 orang mengungsi dari El Fasher, meski puluhan ribu lainnya tetap terjebak di kota.
Sebelum serangan terakhir, diperkirakan terdapat sekitar 260.000 warga di El Fasher.
Tanggapan RSF dan PBB
RSF mengklaim telah menangkap sejumlah anggotanya yang dituduh melakukan pelanggaran.
Namun, Kepala Koordinasi Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, meragukan komitmen kelompok tersebut untuk menyelidiki dugaan pelanggaran secara serius.
Baik RSF maupun tentara Sudan telah dituduh melakukan kejahatan perang selama konflik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun.
Dengan jatuhnya El Fasher, RSF kini menguasai seluruh ibu kota negara bagian di wilayah Darfur, sementara kekuatan militer pemerintah tetap mengontrol bagian utara, timur, dan tengah Sudan.
Kondisi ini membagi negara secara de facto menjadi dua wilayah kekuasaan yang berbeda.
Dampak Kemanusiaan
Selain korban jiwa, kekerasan yang terjadi telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius.
Banyak warga yang melarikan diri kehilangan tempat tinggal, akses pangan, dan layanan kesehatan.
Komunikasi di wilayah tersebut masih terputus, sehingga sulit untuk melakukan verifikasi independen terhadap kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Laporan Universitas Yale menekankan bahwa citra satelit merupakan alat penting untuk memantau dugaan pelanggaran HAM ketika akses langsung ke wilayah konflik dibatasi.
Namun, mereka juga menekankan perlunya respon internasional cepat untuk melindungi warga sipil dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
Konflik yang Berkepanjangan
Konflik di Sudan dimulai dengan ketegangan antara RSF dan tentara reguler yang memuncak menjadi pertempuran bersenjata pada April 2023.
Sejak itu, warga sipil di Darfur mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat pertempuran, penjarahan, dan kekerasan sistematis.
Dengan jatuhnya El Fasher, daerah strategis di Darfur kini sepenuhnya berada di bawah kendali RSF.
Para analis internasional memperingatkan bahwa ini bisa memperburuk krisis kemanusiaan dan memperpanjang konflik, mengingat daerah yang masih dikuasai pemerintah juga rentan terhadap serangan balasan.
Situasi di El Fasher menunjukkan bahwa konflik di Sudan masih jauh dari resolusi.
Dugaan pembunuhan massal, pengungsian massal, dan terputusnya komunikasi membuat krisis ini semakin kompleks.
PBB dan komunitas internasional menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan bagi warga sipil yang terjebak di zona konflik dan memastikan pertanggungjawaban bagi pelanggaran HAM yang terjadi. (*)
