DPR: Banyaknya Pejabat yang Berbicara Justru Membuat Informasi Simpang Siur Soal Vaksinasi Covid-19

oleh -
oleh
Ilustrasi Vaksin/ayopurwakarta.com

PUBLIKKALTIM.COM – Berita Nasional yang dikutip PUBLIKKALTIM.COM tentang Pemerintah menargetkan segera melakukan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air masih belum selesai.

Pemerintah menargetkan segera melakukan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air agar pandemi ini cepat berakhir.

Namun informasi mengenai vaksinasi Covid-19 masih simpang siur.

Ada menteri yang menyampaikan bulan November, tapi ada juga yang menyebut Januari 2021.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay melihat banyak kejanggalan di balik rencana yang terburu-buru ini.

Pertama, tidak jelas penanggung jawab program vaksinasi lantaran terlalu banyak menteri yang berbicara kepada publik.

“Sebetulnya penanggung jawab pengadaan vaksin ini siapa? Saya melihat, apakah ketua komitenya (PEN/Airlangga Hartarto) karena berbicara mengenai ini.

Apakah ketua hariannya dalam hal ini Pak Erick Thohir, Pak Menkes atau Pak Luhut? Karena semua pejabat bicara ini. Saya melihat banyak pernyataan di media yang membuat pertanyaan-pertanyaan saya menjadi sangat aktual,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).
Banyaknya pejabat yang berbicara justru membuat informasi simpang siur.

Menurut Saleh, pada saat melakukan kerja sama dengan Sinovac Biotech asal China, pemerintah menyebut vaksinasi dilaksanakan Januari 2021.

Tetapi beberapa saat berubah kembali, ada menteri yang mengatakan bahwa Indonesia akan vaksinasi bulan November 2020.

“Ini bisa dicek, ada digital record-nya. Ternyata sampai hari ini vaksinnya belum ada, berarti rencana vaksinasi pada November itu tidak bener,” ujarnya.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu mengatakan, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan produsen vaksin.

Ada Sinopharm dan Cansino Biologics asal China serta Astrazeneca dari Inggris.

Belakangan khusus Astrazeneca, perjanjiannya dikabarkan sudah batal, lalu muncul lagi pernyataan bahwa itu belum dibatal dan belum diputuskan.
“Setelah saya baca di media internasional, di media Inggris, ternyata Astrazeneca mengeluarkan klaim bahwa uji klinis tahap kedua mereka menyatakan bahwa vaksin yang akan mereka produksi kompatibel atau pas dengan semua usia.

Jangan-jangan karena sudah kelihatan berhasik Astrazeneca ya sudah kita ganti lagi.

Jadi belum diputuskan, bukan dibatalkan,” papar Saleh.

Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, pernyataan-pernyataan ini yang justru membuat masyarakat menjadi cemas.

BERITA LAINNYA :  Komari, Membela Tanah Air Sampai Akhir

Karena, untuk kerja sama dengan perusahaan-perusahaan vaksin pun tidak terencana, belum jelas mana yang akan dijadikan mitra untuk pengadaan vaksin ini, dan mana yang betul-betul akan ditindaklanjuti untuk memproduksi besar-besaran vaksin itu untuk masyarakat Indonesia.

Saleh melanjutkan, dia mendapatkan telepon dari Wali Kota Bogor Bima Arya juga merupakan politisi PAN, dia menyampaikan bahwa dia diminta oleh salah seorang menteri yang juga ikut bicara perihal perencanaan vaksin ini, untuk menentukan masyarakat yang akan divaksin yang usianya ditentukan, termasuk mencari tenaga medis.

Bima pun sempat mempertanyakan apakah betul Indonesia akan segera melakukan vaksin. Kemudian, Saleh kembali bertanya kapan dilakukan vaksinasi itu, dan Bima menjawab mendapat arahan untuk bulan November.

“Berarti ini kan ada perbedaan-perbedaan dengan kenyataan di lapangan.

Saya tidak yakin kalau pemerintah bisa melakukan vaksin, bahkan saya tadi tanya pun andai berhasil uji klinis tahap ketiga itu nggak bisa langsung produksi.

Jadi berapa lama, sudah jadi baru diadakan vaksinasi,” terangnya.

Selain itu, Saleh menambahkan, dia pun memastikan kepada salah seorang pejabat di Kemenkes mengenai kerja sama Indonesia dengan Astrazeneca.

Pejabat itu menjelaskan bahwa yang dilakukan antara Indonesia dengan Astrazeneca baru sebatas letter of intent atau surat pernyataan berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan Astrazeneca.

“Artinya, kalau dalam fiqih dalam masyarakat itu, baru bab niat.

Jadi itu belum ada kerja apa-apa baru bab niat saja.

Tapi di sini pejabat yang lain sudah mengungkapkan bahwa kita akan segera memproduksi sekian ratus juta yang akan bekerja sama dengan Astrazeneca. Ini kan berarti ada persoalan-persoalan,” tukas Saleh.(*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul “Pemerintah Buru-buru Vaksinasi, DPR Mencium Gelagat Janggal” https://nasional.sindonews.com/read/212040/12/pemerintah-buru-buru-vaksinasi-dpr-mencium-gelagat-janggal-1603879804/10

1.160 Tayangan