Setelah menghadapi sanksi selama lebih dari empat dekade dan kini berhadapan dengan tekanan ekonomi yang semakin luas, Iran justru memperingatkan negara-negara lain agar tidak ikut menjalankan kebijakan pembatasan yang diberlakukan Washington.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, meminta negara-negara lain tidak bergabung dalam apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran.
“Kami menyatakan kepada semua negara… jangan bergabung dalam perang ekonomi yang dikobarkan oleh Amerika Serikat,” kata Rezai dalam siaran televisi pemerintah Iran.
Ia bahkan memperingatkan negara yang ikut menerapkan pembatasan ekonomi terhadap Iran.
Menurutnya, Teheran akan menganggap negara-negara tersebut sebagai musuh.
Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai bentuk sanksi terhadap Iran selama lebih dari empat dekade.
Washington menggunakan pembatasan perdagangan, keuangan, investasi, dan akses terhadap sistem keuangan internasional untuk menekan pemerintah Iran.
Tekanan tersebut semakin meningkat ketika AS menerapkan sanksi sekunder.
Kebijakan itu memungkinkan Washington menargetkan pihak ketiga yang melakukan transaksi tertentu dengan Iran.
Meski menghadapi tekanan berat, Iran tetap menjalankan aktivitas ekonomi dan politiknya.
Pemerintah di Teheran juga terus mempertahankan sikap konfrontatif terhadap Washington.
Iran bukan satu-satunya negara yang mampu bertahan di bawah tekanan ekonomi Amerika Serikat.
Kuba dan Korea Utara juga menghadapi sanksi dalam jangka panjang.
Amerika Serikat mulai memberlakukan embargo perdagangan terhadap Kuba pada 1962, ketika Presiden John F. Kennedy memimpin Gedung Putih.
Kebijakan tersebut membatasi hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan negara kepulauan tersebut.
Embargo memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Kuba.
Keterbatasan akses terhadap barang, teknologi, investasi, dan berbagai layanan internasional membuat pemerintah Kuba menghadapi tekanan berkepanjangan.
Meski demikian, Kuba tidak menyerah dan tetap mempertahankan sistem politiknya hingga kini.
Korea Utara menghadapi pembatasan ekonomi Amerika Serikat sejak era Perang Korea.
Washington kemudian memperluas dan memperketat sanksi setelah Pyongyang mengembangkan serta menguji senjata nuklir.
Amerika Serikat juga menargetkan individu dan perusahaan yang dituduh membantu Korea Utara memperoleh dana untuk program senjata pemusnah massal.
Sanksi tersebut tidak membuat Pyongyang menghentikan program nuklirnya.
Korea Utara justru terus mengembangkan kemampuan militernya dan mempertahankan kebijakan luar negeri yang berseberangan dengan Washington.
Pengalaman Iran, Kuba, dan Korea Utara menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dapat memberikan tekanan besar, tetapi tidak otomatis memaksa sebuah negara menyerah.
Ketiga negara menghadapi konsekuensi ekonomi dan sosial yang berat.
Namun, pemerintah masing-masing tetap mampu mempertahankan kekuasaan dan menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. (*)
