PUBLIKKALTIM.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan perubahan posisi desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah menemukan adanya perubahan cukup signifikan setelah DTSEN menerima tambahan sekitar 12 juta data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, data tambahan tersebut belum menjalani proses verifikasi dan validasi ketika masuk ke dalam sistem. Kondisi itu membuat posisi desil sejumlah masyarakat mengalami perubahan yang cukup besar.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat,” kata Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (4/9/2026).
12 Juta Data BKKBN Masuk ke DTSEN Volume 3
Gus Ipul menjelaskan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data yang menjadi salah satu rujukan dalam penyaluran program bantuan sosial.
Pemerintah kini telah melakukan penataan terhadap data yang sebelumnya menimbulkan perubahan posisi desil secara signifikan.
“Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, proses pembenahan masih terus berjalan agar data yang masuk ke dalam DTSEN dapat menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih tepat.
Perubahan Desil DTSEN Tak Otomatis Hentikan Bansos
Gus Ipul juga menegaskan perubahan desil tidak otomatis membuat masyarakat kehilangan bantuan sosial (bansos).
Pemerintah tetap menunggu proses penetapan penerima pada setiap periode penyaluran sebelum menentukan keberlanjutan bantuan.
“Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan perubahan posisi desil yang terjadi saat ini tidak serta-merta menghapus hak masyarakat atas bansos. Sementara itu, pemerintah melakukan pemutakhiran data untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap bulan.
“Sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan, itu tidak otomatis (bansos) hilang. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali,” ujarnya.
Kemensos Jelaskan Arti Desil dalam DTSEN
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan masyarakat tidak dapat menggunakan desil sebagai ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin.
Ia mengatakan desil menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan penduduk dalam pemeringkatan secara nasional.
Pemerintah mengurutkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari posisi terendah hingga tertinggi. Setelah itu, pemerintah membagi penduduk menjadi 10 kelompok yang disebut desil.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” kata Andy.
Posisi Desil Bisa Berubah Meski Kondisi Ekonomi Tetap
Andy menambahkan sifat relatif dalam sistem desil memungkinkan posisi seseorang berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan.
Perubahan tersebut dapat muncul karena kondisi sosial dan ekonomi keluarga lain yang ikut masuk dalam pemeringkatan juga mengalami perubahan.
Karena itu, masyarakat tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan desil mencerminkan perubahan penghasilan atau kondisi ekonomi secara mutlak.
Pemerintah kini terus membenahi DTSEN melalui proses verifikasi, validasi, konsolidasi, dan pemutakhiran data. Kemensos berharap proses tersebut membuat DTSEN Volume 3 semakin akurat dalam menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
(Redaksi)
