PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menekankan prinsip hunian layak, aman, dan terintegrasi dengan fasilitas umum.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas meminta agar lokasi huntap tidak dibangun di kawasan rawan bencana serta memiliki kepastian hukum yang jelas.
Arahan tersebut disampaikan Maruarar saat memimpin rapat koordinasi pembangunan 2.600 unit hunian tetap untuk penyintas bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana melalui kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum serta jelas secara hukum. Jangan lokasi yang merusak lingkungan,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara, Jumat, 26 Desember 2025.
Lokasi Huntap Harus Dukung Kehidupan Penyintas
Maruarar menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak boleh sekadar mengejar target jumlah bangunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar menunjang kehidupan penyintas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kedekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan pusat aktivitas ekonomi menjadi syarat utama.
Menurut Maruarar, hunian yang jauh dari fasilitas umum justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru. Penyintas bencana membutuhkan akses yang mudah untuk kembali beraktivitas dan membangun kehidupan yang produktif setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengusulkan lahan yang bermasalah secara hukum atau berada di kawasan lindung. Pemerintah pusat, kata dia, tidak ingin pembangunan huntap justru merusak lingkungan atau menimbulkan konflik agraria di kemudian hari.
Gotong Royong Bangun 2.600 Hunian Tetap
Pembangunan 2.600 hunian tetap di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dilakukan melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Maruarar menyebut kolaborasi ini sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal,” ujar Maruarar dalam rapat tersebut.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan kementerian/lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan penanganan pascabencana. Pemerintah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas persoalan di lapangan.
Percepatan Pembangunan Bergantung Pemda
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menekankan bahwa kecepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah. Ia menilai daerah yang sigap menyiapkan lahan, perizinan, dan dukungan infrastruktur akan lebih cepat menyelesaikan pembangunan huntap.
Maruarar secara khusus menyoroti Kabupaten Tapanuli Utara sebagai contoh daerah yang berhasil melakukan percepatan penanganan pascabencana secara terpadu. Menurut dia, pembangunan huntap di wilayah tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung dan kepastian hukum bagi warga.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat,” kata Maruarar.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat ditiru oleh daerah lain, termasuk Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya. Maruarar menargetkan agar masyarakat di wilayah-wilayah tersebut juga segera menerima sertifikat rumah sebagai bukti kepastian hak atas hunian.
Tiga Dirjen Turun Langsung ke Lapangan
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, Maruarar menunjuk tiga Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PKP untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini diambil agar hambatan teknis dan administratif dapat segera diselesaikan tanpa menunggu terlalu lama.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran ditugaskan menangani pembangunan hunian tetap di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur bertanggung jawab mengawal proses di Sumatra Barat. Adapun Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah ditugaskan khusus untuk wilayah Sumatra Utara.
Maruarar menegaskan bahwa kehadiran langsung para pejabat eselon I di lapangan penting untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar terlaksana sesuai kondisi riil di daerah. Ia juga meminta para Dirjen aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Apresiasi untuk Semua Pihak
Di akhir arahannya, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi atas kesediaannya bergotong royong dalam pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tetap bekerja di tengah hari libur keagamaan.
Menurut Maruarar, dedikasi tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan bahwa penyintas bencana mendapatkan hunian yang layak, aman, dan manusiawi sebagai fondasi untuk memulai kembali kehidupan mereka.
(Redaksi)
