PUBLIKKALTIM.COM – Komitmen nyata untuk memperkuat layanan sosial di Kota Tepian mulai digulirkan Komisi IV DPRD Samarinda.
Ketua Komisi IV, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap sektor sosial yang dinilai masih minim anggaran dan fasilitas.
Dalam rapat kerja bersama mitra OPD, Novan menyoroti kondisi terkini Dinas Sosial Samarinda yang dinilai kekurangan anggaran, terlebih sejak digabung dengan bidang pemberdayaan masyarakat.
“Jadi yang kami soroti adalah minimnya anggaran pembiayaan di Dinas Sosial, apalagi sekarang juga menangani urusan pemberdayaan masyarakat. Bebannya besar, tapi dukungan anggaran belum maksimal,” jelas Politisi Golkar tersebut.
Komisi IV juga mencatat beberapa persoalan yang memerlukan penanganan segera, seperti keterbatasan fasilitas rumah posyandu di sejumlah kawasan padat penduduk, daya tampung rumah singgah yang tidak mencukupi kebutuhan warga rentan, serta tidak adanya yayasan sosial milik pemerintah kota.
Padahal, sebagian besar penanganan sosial saat ini bergantung pada lembaga swasta.
Lebih lanjut, Novan menjelaskan bahwa regulasi dari Kementerian Sosial yang membatasi masa tinggal di rumah singgah maksimal 14 hari juga menjadi tantangan tersendiri.
“Regulasinya hanya memperbolehkan maksimal 14 hari. Artinya, rumah singgah ini tidak bisa dijadikan solusi jangka menengah, padahal kebutuhan di lapangan jauh lebih kompleks,” ungkapnya.
Menjawab persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda berencana mendorong pengalokasian anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
Fokus utamanya adalah mulai membenahi fasilitas sosial yang paling mendesak untuk mendukung warga rentan secara berkelanjutan.
“Kami akan sampaikan langsung ke pemerintah kota, agar minimal 50 persen fasilitas sosial sudah tersedia tahun depan. Ini penting sebagai pondasi menuju target pembangunan sosial hingga 2029,” tegas Novan.
Komisi IV berharap langkah ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Samarinda memiliki komitmen nyata terhadap penguatan layanan sosial yang inklusif, terintegrasi, dan berpihak pada kelompok rentan.
Dengan dukungan legislatif dan sinergi lintas sektor, DPRD Samarinda optimis target peningkatan fasilitas sosial dapat tercapai sesuai harapan masyarakat. (advertorial)
