Pemisahan Disporapar Masih Dikaji, Pemkot Samarinda Hitung Dampak SDM dan Anggaran

PUBLIKKALTIM.COM – Pemisahan Disporapar kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Alih-alih langsung membentuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) baru, pemerintah memilih mengutamakan kajian menyeluruh agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan birokrasi maupun pembiayaan di kemudian hari.

Rencana tersebut mencakup pemecahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menjadi dua instansi, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pariwisata. Namun hingga kini, prosesnya masih berada pada tahap pembahasan internal.

Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan wacana pemisahan bukan isu baru. Pemerintah telah membahasnya sejak beberapa waktu lalu dan kini mulai menindaklanjutinya melalui kajian organisasi.

“Pembahasan mengenai pemisahan Disporapar sebenarnya sudah cukup lama. Kami juga sudah menyampaikan kepada bidang organisasi agar membuat kajian,” ujar Muslimin, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil langkah tanpa landasan yang jelas. Bagian organisasi akan mempelajari seluruh regulasi yang berkaitan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah sebelum memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

“Kami harus melihat sejauh mana aturan mengatur pemisahan tersebut. Kajian itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan,” katanya.

Kajian Menjadi Tahap Awal Pemisahan Disporapar

Muslimin menjelaskan, pemerintah harus menyiapkan banyak aspek sebelum merealisasikan pemisahan Disporapar. Perubahan struktur organisasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian nama dinas, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan.

Pemerintah harus menghitung kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), struktur jabatan, fasilitas kerja, hingga pembiayaan operasional apabila dua dinas baru resmi terbentuk.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya menggabungkan urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata sebagai bagian dari kebijakan efisiensi birokrasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pemisahan kali ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

“Dulu pemerintah menggabungkan dinas untuk efisiensi. Sekarang kalau ingin memisahkan, tentu semua konsekuensinya harus dihitung,” jelasnya.

SDM dan Anggaran Jadi Faktor Penentu

Selain regulasi, Muslimin menyebut kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pembahasan tersebut. Pemerintah harus memastikan setiap dinas memiliki pegawai yang cukup agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, pembentukan dua OPD juga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran. Pemerintah harus menyiapkan biaya operasional, perlengkapan kantor, hingga dukungan administrasi bagi masing-masing instansi.

“Nanti tentu ada kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran yang harus dipersiapkan. Karena itu kami memerlukan kajian yang matang sebelum melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Menurutnya, hasil kajian akan memberikan gambaran mengenai efektivitas organisasi sekaligus kemampuan keuangan daerah dalam mendukung perubahan tersebut.

Pemkot Ingin Tingkatkan Fokus Pelayanan

Apabila rencana pemisahan Disporapar terealisasi, masing-masing dinas diharapkan dapat bekerja lebih fokus sesuai bidangnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga nantinya dapat memaksimalkan pembinaan kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan fasilitas olahraga di Samarinda.

Sementara itu, Dinas Pariwisata akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan destinasi wisata, memperkuat promosi daerah, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Meski demikian, Muslimin menegaskan seluruh proses masih berada pada tahap kajian. Pemerintah Kota Samarinda belum menetapkan jadwal maupun target pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

“Hasil kajian nanti akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan sebelum pemerintah memutuskan langkah selanjutnya,” pungkasnya.