PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan kritik terbuka terkait ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Kaltim yang berlangsung di Samarinda, Minggu (28/6/2026).
Dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan, Andi Harun mengaku sebelumnya sudah menyesuaikan agenda pribadinya karena mendapat informasi bahwa Gubernur Kaltim akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan dirinya sempat menunda perjalanan ke Makassar untuk menghadiri acara keluarga karena ingin menyambut kehadiran gubernur sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan daerah.
“Saya mestinya hari ini ke Makassar karena tante saya sedang menjalani operasi. Tapi karena Ibu Wali bilang Bapak Gubernur hadir, saya menunda perjalanan. Ternyata beliau tidak hadir,” ujar Andi Harun.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian peserta kegiatan.
Ia kemudian menyinggung pentingnya komitmen dan penghormatan antarinstansi dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Menurut Andi Harun, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehadiran atau perwakilan ketika tidak dapat menghadiri kegiatan resmi.
Soroti Mekanisme Pendelegasian dalam Pemerintahan
Andi Harun menjelaskan bahwa tata pemerintahan memiliki mekanisme yang jelas dalam hal pendelegasian tugas.
Ia mencontohkan pola berjenjang yang diterapkan ketika seorang pejabat tidak dapat hadir dalam suatu kegiatan.
Ia menyebut, apabila dirinya berhalangan hadir, maka tugas tersebut dapat diwakilkan kepada Wakil Wali Kota.
Jika Wakil Wali Kota juga tidak dapat hadir, maka Sekretaris Daerah dapat mengambil peran, kemudian dilanjutkan kepada pejabat lain sesuai struktur pemerintahan.
“Kalau saya tidak bisa hadir, saya wakilkan kepada Wakil Wali Kota. Kalau Wakil Wali Kota tidak bisa, kepada Sekda. Kalau Sekda tidak bisa, baru kepada asisten, kemudian staf ahli. Begitulah saya belajar tata pemerintahan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa para kepala daerah telah mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan dalam kegiatan bersama pemerintah pusat.
Menurutnya, pemahaman tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan agar koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tetap berjalan baik.
Tegaskan Belum Memikirkan Pilgub Kaltim 2029
Selain membahas agenda HKG PKK, Andi Harun juga menanggapi isu yang mulai mengaitkan namanya dengan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2029.
Ia menegaskan dirinya belum memikirkan kontestasi politik tersebut karena masih fokus menjalankan amanah sebagai Wali Kota Samarinda.
“Boro-boro memikirkan Pilgub. Menyelesaikan Wali Kota saja belum tentu saya bisa berhasil. Kalau tidak berhasil, untuk apa kita maju,” tegasnya.
Andi Harun menilai seorang pemimpin harus terlebih dahulu menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugas sebelum mempertimbangkan langkah politik berikutnya.
Ia mengatakan masa kepemimpinannya di Samarinda masih berjalan dan masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan.
“Saya masih tiga tahun setengah memimpin. Mau memikirkan 2029? Umur saja belum tentu sampai,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu cepat membicarakan agenda politik yang masih jauh.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat sebaiknya fokus pada pekerjaan yang sedang berjalan.
PKK Samarinda Minta Hubungan Antarwilayah Saling Menghormati
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun turut menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Ketua TP PKK Kaltim.
Ia menilai hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus dibangun melalui kerja sama, keterbukaan, serta penghormatan.
Menurut Rinda, pemerintah provinsi memiliki peran sebagai pembina bagi daerah di bawahnya sehingga kehadiran dalam kegiatan pembinaan menjadi bagian penting.
“Provinsi adalah pembina kabupaten dan kota. Kalau pembinanya tidak hadir, bagaimana pembinaan itu bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah mempersiapkan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Meski menyatakan kecewa, Rinda tetap memberikan apresiasi kepada perwakilan TP PKK Kaltim yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Kaltim tahun 2026 tetap berlangsung dengan dihadiri pengurus TP PKK kabupaten/kota se-Kaltim.
Kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan untuk memperkuat sinergi dalam program pemberdayaan keluarga di daerah. (*)
