PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada penerapan teknologi dan pemenuhan indikator administratif.
Digitalisasi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, inklusif, adaptif, serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Andi Harun menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Senin (10/8/2026).
Audiensi itu membahas dukungan UNU Kaltim terhadap transformasi digital sektor pemerintahan serta penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi di Kota Samarinda.
Menurut Andi Harun, perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital menuntut perubahan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi harus menghasilkan layanan yang terintegrasi, adaptif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Transformasi digital itu harus menghasilkan layanan yang terintegrasi, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi napas utama pemerintahan digital,” ujar Andi Harun.
Ia juga menyoroti perubahan mekanisme evaluasi pemerintahan digital, khususnya penyederhanaan indikator penilaian dari 40 menjadi 20 indikator.
Ia meminta penyederhanaan indikator tersebut berjalan seiring dengan penyederhanaan proses administrasi.
Pemerintah daerah, kata dia, jangan sampai menghadapi beban dokumen yang semakin besar meskipun jumlah indikator penilaian berkurang.
“Jangan sampai 40 indikator bergeser menjadi 20 indikator, tetapi satu indikator masih meminta banyak dokumen, seperti SK, SOP, screenshot, dan berbagai bukti lainnya. Kalau begitu, yang terjadi bukan transformasi, tetapi hanya memindahkan 40 kotak menjadi 20 kotak,” jelasnya.
Ia juga mendorong Pemkot Samarinda untuk tidak sekadar mengejar batas minimal penilaian.
Pemerintah daerah perlu menetapkan standar yang lebih tinggi agar memiliki ruang untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan digital.
Andi Harun menekankan pentingnya keadilan digital dalam pengembangan layanan pemerintahan.
Menurutnya, seluruh masyarakat harus memperoleh manfaat dari layanan digital, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pelaku UMKM.
“Pelayanan digital harus inklusif. Jangan sampai teknologi hanya memudahkan kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi,” katanya.
Pada sisi interoperabilitas, ia menilai keterhubungan sistem tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis.
Pemerintah juga harus menyamakan istilah dan pemaknaan data antarperangkat daerah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.
“Interoperabilitas itu tidak hanya menyangkut teknis, tetapi juga semantik,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, konsistensi pemaknaan data semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan.
“Teknologinya boleh pintar, tetapi kalau salah membaca data, hasilnya juga tidak akan pintar,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor UNU Kaltim Hamdani bersama Kristoko Dwi Hartomo menyampaikan kesiapan kampus untuk mendukung agenda transformasi digital Pemkot Samarinda.
Dukungan tersebut mencakup penyusunan dokumen pemerintahan digital, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan AI, tata kelola, serta pengembangan kapasitas teknologi informasi.
UNU Kaltim juga siap mendukung penyusunan roadmap transformasi digital dan pengembangan AI di lingkungan Pemkot Samarinda.
Audiensi turut dihadiri Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, Kepala BKPSDM Fiona Citrayani, Kabag Kerja Sama Idfi Septiani, Kabag Organisasi Dadi Herjuni, Sekretaris Diskominfo Suparmin, serta Ketua TWAP Syaparuddin.
Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, Pemkot Samarinda menargetkan transformasi digital tidak berhenti pada penerapan teknologi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. (*)
