PUBLIKKALTIM.COM – Malam ini, Senin (19/8/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencananya untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.
Meskipun demikian, mantan Menteri Investasi serta Kepala BKPM tersebut belum dapat memastikan peluangnya untuk terpilih sebagai pemimpin partai berlogo beringin.
“Pendaftaran akan dilakukan malam ini. Saya tidak sekadar mengambil formulir, tetapi akan mendaftar secara resmi,” ujar Bahlil setelah mengikuti pelantikan di Istana Negara pada pagi hari ini.
Ketika ditanyakan mengenai kemungkinannya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil menjawab dengan ungkapan “Wallahu a’lam bishawab,” yang mengindikasikan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui hasil akhirnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan membuka pendaftaran untuk calon ketua umum pada hari Senin, 19 Agustus 2024, dari pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.
Adies Kadir, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas XI Golkar, menjelaskan bahwa syarat bagi anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum adalah pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau DPD tingkat provinsi, serta memperoleh dukungan minimal 30 persen dari DPD I dan DPD II.
“Proses verifikasi akan dilakukan oleh steering committee, dan calon yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk maju,” jelasnya dalam konferensi pers persiapan Rapimnas dan Munas XI di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu, 18 Agustus 2024.
Bahlil diakui sebagai kandidat utama untuk posisi Ketua Umum Golkar setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Golkar, sebelumnya menyatakan bahwa dukungan untuk Bahlil telah diterima dari sekitar 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di seluruh Indonesia.
Idrus menambahkan bahwa dukungan lengkap untuk Bahlil dari 38 provinsi hanya tinggal menunggu proses teknis.
“Provinsi lainnya akan menyusul, hanya tinggal masalah teknis,” kata Idrus saat ditemui di IM Center, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Terdapat spekulasi mengenai dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pencalonan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Namun, Istana Negara telah berulang kali membantah adanya keterlibatan Presiden dalam urusan internal partai Golkar.
“Saya anggap ini adalah proses yang alami. Saya bukan merupakan kader dari pengurus DPP saat ini, jadi ini adalah hal yang wajar,” kata Bahlil setelah menerima penghargaan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.
“Saya tidak dapat memberikan jawaban terkait restu Presiden Jokowi,” pungkasnya. (*)