PUBLIKKALTIM.COM – Dewan Samarinda menilai anggaran untuk pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda terlalu kecil dan harus ada penambahan anggaran di 2023.
Hal itu diungkap oleh Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie.
Novan membeberkan, bahwa anggaran pengawasan di DLH Samarinda per tahunnya hanya mencapai Rp7 juta.
“Penyampaian yang masuk di Komisi III DPRD Samarinda bahwa per-tahun itu hanya Rp7 juta. Saya rasa itu perlu penambahan di tahun 2023 mendatang,” ujarnya, Jum’at (4/11/2022).
Ia mengaku dengan anggaran kecil tersebut, maka sistem pengawasan di Kota Samarinda tidak mencover semua wilayah, khususnya pembangunan instruktur.
“Sayang sekali jika menghabiskan triliun untuk pembangunan infrastruktur tetapi kepedulian kita terhadap lingkungan tidak diperhatikan,” ucapnya.
Politikus Partai Golkar itu menyimpulkan jika ini menjadi alasan bahwa sistem pengawasan di Kota Samarinda tidak maksimal.
Untuk itu perlu dorongan yang dilakukan untuk menambah anggaran tersebut.
“Makanya sampai sekarang masih sering ditemui aktivitas pembukaan lahan ataupun pemetaan, galian C dan lainnya secara ilegal. Sebab memang secara pengawasan itu belum maksimal,” pungkasnya. (Advertorial)
