Pernyataan Kemendikbud Soal Kuliah Tak Wajib, Ditjen Dikti Beri Klarifikasi

oleh -
oleh
Ilustrasi Rapat Paripurna/katadata.co.id

PUBLIKKALTIM.COM – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim bersama jajarannya termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) , Abdul Haris dicecar dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR.

DPR mempertanyakan soal pernyataan Sekretaris mereka, Tjitjik Sri Tjahjandarie yang menyebut kuliah sebagai kebutuhan tersier alias tidak wajib.

Pernyataan itu dilontarkan saat merespons kenaikan uang kuliah UKT di sejumlah perguruan tinggi.

Menjawab hal itu, Dirjen Dikti, Abdul Haris mengaku pihaknya memahami sejumlah kritik atas pernyataan tersebut.

Dia berjanji pihaknya akan terus berusaha agar pendidikan tinggi menjadi hal yang utama.

“Kami juga memahami bahwa, ini terus terang kita akan coba memanfaatkan bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang utama,” kata Haris.

Dia memahami Indonesia ke depan memiliki kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Terutama untuk membawa Indonesia Emas di 2045.

“Dari sisi kualitas dan relevansinya agar tentu kita bisa menghasilkan SDM unggul yang bisa membawa Indonesia maju, Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

BERITA LAINNYA :  Peduli Tenaga Medis Covid-19, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Beri Bantuan 5.460 APD

Sebelumnya, pernyataan Tjitjik Sri Tjahjandarie dikritik Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Hetifah menegaskan tidak semestinya pernyataan tersebut disampaikan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan tingginya biaya kuliah.

Ia mengingatkan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan seluruh warga negara Indonesia.

“Tidak semestinya pemerintah menyampaikan pernyataan seperti itu, sangat disesalkan.” ujar Hetifah, Jumat (17/5/2024).

Politisi Golkar dapil Kaltim ini tidak sependapat dengan pandangan pemerintah yang melihat pendidikan tinggi bersifat tersier atau tidak wajib.

Menurutnya, justru  pemerintah harus responsif menyambut keinginan masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.

“Hasrat masyarakat untuk memajukan diri melalui pendidikan tinggi semakin meningkat, seharusnya pemerintah responsif untuk mencari kebijakan yang sesuai,” pungkasnya.