PUBLIKKALTIM.COM – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Senin (12/1/2026).
Peresmian tersebut dirangkaikan dengan peninjauan langsung Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin dan rentan.
“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo, Selasa (13/1/2026).
Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif.
Pemerintah membangun SR sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menyediakan dukungan menyeluruh agar anak-anak dapat tumbuh sehat, berkarakter, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik.
“Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk benar-benar hadir bagi rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menilai program ini sebagai terobosan berani yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Terus terang saja, saya cukup bahagia dan terharu melihat dampak dari upaya kita,” ujarnya.
Peran PANRB dalam Tata Kelola dan SDM
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.
Rini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menjamin pemenuhan gizi, layanan kesehatan, serta pembinaan karakter.
Program ini juga terintegrasi dengan kebijakan prioritas nasional lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Rini.
Meski Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, Rini menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi.
Kementerian PANRB berperan memastikan tata kelola dan pemenuhan SDM berjalan optimal dengan menerapkan prinsip sistem merit.
“Reformasi birokrasi mendorong birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak ego sektoral,” pungkasnya. (*)
