PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengambil keputusan untuk bisa menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di masa pandemik Covid-19. Hal demikian akan dimulai pada 2021 mendatang.
Hal-hal berkaitan dengan teknis akan diatur kemudian untuk bisa diterapkan di daerah.
Hal ini juga dapatkan respon dari kalangan dewan di DPRD kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fitri Maisyaroh, Senin (23/11/2020) mengapresiasi keputusan yang dilakukan Mendikbud tersebut.
Namun hal itu perlu pengawasan tiap pemerintah dalam mengaplikasikan hal tersebut.
Salah satunya pengawasan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah yang ada.
Jika tidak sesuai maka kemungkinan terpapar Virus Corona ( covid-19 ) semakin tinggi.
“Tapi ini dengan persyaratan yang super ketat. Dan juga banyak aspek yang harus disiapkan. Sekolah dengan manajemennya apa sudah siap. Protokol kesehatan di sekolah apa sudah siap. Gurunya sendiri apa sudah siap. Masyarakat juga apa sudah siap. Termasuk di dalamnya orang tua siswa dan siswanya sendiri apa sudah siap,” ujarnya.
Selain itu, ia menyarankan setiap sekolah harus perlahan melakukan kegiatan tatap muka.
Misal selama beberapa pekan dilakukan tatap muka selama dua kali dalam sepekan. Kemudian sisanya melakukan sistem online.
Selain itu untuk mengurangi jumlah siswa dilakukan shift dengan mengurangi jam pelajaran harian.
Ia juga meminta kepada pemerintah melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan.
Ada dua kurikulum yang harus diterapkan para guru yaitu kurikulum normal dan kurikulum pandemi.
“Guru dilatih untuk terampil jalankan dua model kurikulum ini. Jadi kita selalu siap dalam kondisi apa pun. Normal kah atau masih pandemi. Tidak dipaksakan, masih pandemi dipaksa jalan normal kurikulumnya. Selain guru dilatih, orang tua juga di-breafing, diberikan pengarahan dan pemahaman,” tuturnya. (advertorial)
