PUBLIKKALTIM.COM – Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi berkoalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan.
Kesepakatan tiga parpol tersebut membuat eks Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi mendapat tiket untuk bertarung di Pilpres 2024.
Pasalnya, kesepakatan tiga parpol tersebut membuat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bagi Anies sebagai calon presiden (capres) sudah terpenuhi.
Namun masih ada satu isu yang masih belum disepakati demi memuluskan kemenangan Anies memperebutkan kursi Presiden, yakni nama calon wakil presiden (cawapres).
Utusan tim kecil Anies, Sudirman Said mengaku pembahasan cawapres masih cair untuk mempertimbangkan sosok yang kuat dari segi elektabilitas maupun kinerja.
“Tahapannya, masing-masing partai mengumumkan dukungannya (Capres), kemudian deklarasi resmi ketiganya, sudah itu ada Sekber, baru memikirkan bagaimana memilih pasangannya (cawapres),” ujar Sudirman, Senin (30/1).
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan ketiga parpol tersebut sudah membocorkan sosok cawapres Anies harus bisa membantu dari segi elektoral. Selain itu bisa koordinasi dan komunikasi dalam memperkuat koalisi yang ada dan punya chemistry.
Dengan demikian, Hendri mengatakan tantangan berat akan dihadapi oleh cawapres Anies di Pemilu 2024 mendatang.
Pasalnya yang dilawan adalah kubu petahana atau rezim yang sedang berkuasa.
“Ini sebuah kebiasaan politik yang bagus juga karena menyerahkan cawapres ke capres. Namun salah satu tantangannya adalah, cawapres harus berani atau siap dikriminalisasi. Harus jalan terus tidak boleh surut, karena ini lawannya rezim,” kata Hendri dikutip dari CNNIndonesia.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul curiga koalisi perubahan masih rapuh karena ada kesan partai besutan Surya Paloh itu memaksa Demokrat dan PKS ikut sepakat nama cawapres diserahkan ke Anies.
“Karena Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang awalnya ngotot cawapres akhirnya mendukung Anies juga. Jadi ada kesan Demokrat dan PKS dipaksa serahkan nama cawapres ke Anies. Koalisi ini belum seratus persen,” ujar Adib dikutip dari CNNIndonesia.
Selain itu, Adib menilai ketiga parpol tersebut memiliki kekuatan yang hampir setara sehingga tarik menarik akan terus berlangsung demi mendapat posisi tawar yang kuat di dalam koalisi.
“Posisi cawapres itu akan terus diperebutkan. Bisa jadi koalisi tersebut tidak jadi karena ada yang tidak setuju dengan cawapres Anies di akhir,” pungkasnya. (*)
