PUBLIKKALTIM.COM – Aksi demonstrasi besar yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) berujung ketegangan setelah ribuan massa yang berorasi selama lebih dari tiga jam tidak mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Situasi yang semula berlangsung kondusif berubah memanas menjelang malam, hingga aparat kepolisian mengambil langkah tegas membubarkan massa.
Sejak siang hari, ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat telah memadati kawasan Jalan Gajah Mada, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Mereka datang membawa beragam tuntutan yang mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah, mulai dari isu anggaran hingga dugaan praktik tata kelola yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Orasi demi orasi disampaikan secara bergantian dari atas mobil komando.
Massa juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi.
Namun, hingga sore menjelang petang, tidak ada perwakilan resmi dari Pemerintah Provinsi yang menemui massa.
Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, berada di dalam ruang kerjanya selama aksi berlangsung.
Namun, ia tidak keluar untuk menemui demonstran. Kondisi ini memicu kekecewaan yang semakin memuncak di kalangan peserta aksi.
Sekitar pukul 17.37 Wita, mobil komando yang menjadi pusat koordinasi aksi terlihat meninggalkan lokasi.
Meski demikian, massa tidak langsung membubarkan diri.
Sebagian besar tetap bertahan di depan kantor gubernur, berharap ada respons dari pihak pemerintah.
Memasuki pukul 18.00 Wita, aparat kepolisian mulai mengambil langkah persuasif dengan meminta massa yang masih bertahan untuk segera meninggalkan lokasi.
Imbauan tersebut disampaikan secara tegas, mengingat waktu aksi yang telah melewati batas serta potensi gangguan keamanan yang meningkat.
Namun, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Massa yang tersisa memilih tetap bertahan, bahkan sebagian mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif.
Sekitar pukul 18.27 Wita, situasi berubah drastis ketika sejumlah peserta aksi mulai melakukan pelemparan ke arah aparat.
Benda-benda yang dilemparkan bervariasi, mulai dari gelas plastik air mineral, botol berukuran sedang hingga besar, hingga bongkahan batu dan pecahan keramik yang diambil dari trotoar di sekitar lokasi.
Aksi tersebut menandai eskalasi situasi dari damai menjadi konfrontatif.
Tak hanya itu, beberapa demonstran yang menutup wajah juga terlihat mencoba menarik gulungan kawat berduri yang dipasang di sekitar pintu masuk Kantor Gubernur.
Upaya tersebut diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap pembatas fisik yang sebelumnya dipasang aparat sebagai langkah pengamanan.
Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan lebih tegas.
Pada pukul 18.58 Wita, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, memerintahkan pasukan Dalmas lengkap dengan perlengkapan pengamanan untuk maju dan mendesak massa agar membubarkan diri.
Ratusan hingga ribuan personel diterjunkan dalam upaya pengendalian massa. Selain itu, dua unit mobil water cannon dan dua kendaraan pengurai massa turut dikerahkan ke lokasi untuk mendukung operasi pembubaran.
Meski demikian, aparat tidak menggunakan gas air mata dalam proses pengendalian tersebut.
Upaya pembubaran dilakukan dengan pendekatan fisik berupa dorongan terukur dari barisan personel yang bergerak secara sistematis.
Desakan aparat akhirnya membuat massa terpecah dan bergerak mundur ke dua arah berbeda.
Sebagian massa membubarkan diri ke arah Jalan Jenderal Sudirman, sementara kelompok lainnya bergerak menuju Jalan RE Martadinata.
Namun, situasi belum sepenuhnya kondusif. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah massa yang sempat dipukul mundur masih terlihat bertahan di kedua ruas jalan tersebut.
Di sisi lain, aparat kepolisian tetap bersiaga penuh untuk memastikan massa benar-benar membubarkan diri dan tidak kembali berkumpul di titik aksi.
Ketegangan yang terjadi dalam aksi ini mencerminkan tingginya eskalasi kekecewaan publik yang tidak tersalurkan secara langsung kepada pihak pemerintah.
Absennya dialog antara massa dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu pemicu memburuknya situasi di lapangan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi catatan penting bagi semua pihak terkait pentingnya komunikasi terbuka dalam merespons aspirasi masyarakat.
Di satu sisi, aparat keamanan dituntut menjaga ketertiban, sementara di sisi lain pemerintah diharapkan hadir secara langsung untuk meredam ketegangan melalui dialog.
Aksi yang berakhir ricuh ini menegaskan bahwa ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, agar penyampaian aspirasi di masa mendatang dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan konstruktif. (tim redaksi)
