Soal Dugaan Pelanggaran Pengetap Solar Subsidi, Komisi III DPRD Samarinda Berharap Kontrol Pertamina Lebih Ketat

oleh -
Jasno, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Masyarakat keluhkan antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Samarinda.

Merespon keluhan masyarakat tersebut, Komisi III DPRD Samarinda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPBU beberapa waktu lalu.

Hasilnya ditemukan banyak truk yang mengantri dengan kapasitas tangki melebihi batas ketentuan.

Bahkan sebagian truk memiliki 2 tangki pengisian bahan bakar.

Berdasarkan temuan tersebut, Komisi III  menduga terkait adanya pengetap solar di Kota Tepian untuk digunakan sebagai bahan bakar transportasi industri batu bara ilegal.

Jasno selaku anggota Komisi III DPRD Samarinda menyampaikan, pihaknya akan kembali menelisik lebih jauh untuk memastikan kebenaran dugaan adanya oknum nakal yang memanfaatkan jatah solar subsidi untuk kebutuhan industri pertambangan.

“Nanti akan kita telusuri, apakah memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen seperti itu karena saat ini marak adanya tambang batu bara ilegal. Apakah indikasi solar yang diperuntukkan untuk masyarakat itu lari ke industri,” tuturnya, Kamis (18/11/2021).

BERITA LAINNYA :  Tertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi, Wali Kota Samarinda Kembali Lakukan Sidak

Politisi PAN itu juga menambahkan bahwa pihaknya berencana akan berkoordinasi bersama pihak kepolisian Polresta Samarinda dan Dishub Samarinda untuk menindak oknum sopir truk yang melakukan penimbunan solar bersubsidi.

“Tentunya kami akan menelusuri dan berkomunikasi dengan pihak yang berwenang apakah ada yang melakukan penimbunan,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga akan melakukan memanggil pihak SPBU dan Pertamina untuk mengetahui bagaimana metode controlling di lapangan.

“Kita panggil mereka dalan waktu dekat,” tegasnya.

Jasno berharap pihak Pertamina juga SPBU bisa memastikan solar bersubsidi diperuntukkan kepada masyarakat, terutama metode pengontrolan yang haru diperketat.

“Kita berharap kontrol Pertamina lebih ketat,” tegas Jasno. (Advertorial)