PUBLIKKALTIM.COM – Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani soal kepala daerah yang tidak menyambutnya saat berkunjung ternyata pernah ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar menjawab terkait hal itu saat ditanya wartawan.
Dilansir dari detikJateng, jawaban Ganjar itu dilontarkan ketika berada di desa Wadas, Purworejo hari Minggu (13/2) lalu.
Dari video dilansir detikJateng, dua kali pertanyaan dilontarkan saat ia berjalan menuju mobil hendak pulang.
Dalam video itu, Ganjar sempat menolak spekulasi bahwa kepala daerah yang dimaksud Puan dalam pernyataannya adalah dirinya.
“Gubernur Jateng? Ngarang, nggak mungkin ah. Saya nyambut nyambut (terpotong dialog dengan warga),” kata Ganjar yang kemudian bercengkrama dengan warga, Minggu (13/4/2022).
Setelah itu ia kembali ditanya soal hal serupa dan dia menegaskan akan menyambut Puan paling depan jika ada kunjungan ke Jawa Tengah.
“Siap nanti kalau ke Jawa Tengah saya sambut. Sambut paling depan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menanggapi curhatan Ketua DPR RI Puan Maharani soal ada kepala daerah yang tidak menyambutnya saat kunjungan kerja ke daerah tertentu.
Cerita Puan tersebut menjadi topik hangat di ruang publik.
Menanggapi hal itu, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan curhatan Puan adalah hal tidak perlu.
Lantaran, tidak seharusnya Puan meminta penyambutan dari kepala daerah dalam setiap kunjungan kerjanya.
Jamiluddin dalam pandangan menyebut dengan curhatan itu justru seolah Puan tengah menyiratkan adanya perasaan tidak suka terhadap kepala daerah tertentu dan itu patut disayangkan.
“Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya ketika berkunjung ke daerah tidak disambut gubernur. Ketidaksukaan Puan itu tentu sangat disayangkan,” kata Jamil, Jumat (11/2) dikutip dari wartaekonomi.co.id.
Jamiluddin melanjutkan, sebagai pimpinan lembaga legislatif, seharusnya Puan memahami bahwa eksekutif apalagi seorang kepala daerah tidak memiliki kewajiban menyambut kedatangannya.
“Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur. Gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR (legislatif) yang berkunjung ke daerahnya,”jelasnya.
Menurutnya, Puan tidak mampu membedakan antara petugas partai dan juga kepala daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas untuk daerahnya sendiri.
“Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagi gubernur dan kader partainya. Sebagai kader partai, memang harus menyambut petinggi partainya. Namun, kader tentu tidak harus menyambut seorang Ketua DPR RI,” pungkasnya. (*)
