PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menindaklanjuti hasil Kajian Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang disusun tim Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai pijakan memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Hasil kajian tersebut dipaparkan dalam Penyampaian Laporan Akhir Kajian TKD Samarinda yang dipimpin langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Selasa (7/7/2026).
Dalam rapat itu, Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ali Fitri Noor, Asisten II sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Marnabas Patiroy, Kepala BPKAD Ananta Fathurazzi, Kepala DPMPTSP Desy Damayanti, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Hendra Kusuma, Pelaksana Harian Kepala Bapenda Fitria Wahyuni, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparuddin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Sementara itu, tim kajian dari Universitas Mulawarman yang dipimpin Dr. Aji Sofyan Effendi bersama Ryan Hilmawan dan Alan Smith memaparkan hasil analisis mengenai kondisi fiskal Kota Samarinda beserta proyeksinya pada masa mendatang.
Kajian tersebut menyoroti peran transfer keuangan dari pemerintah pusat sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Selain itu, tim peneliti juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis agar Pemkot Samarinda mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan efektivitas penganggaran, serta memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Ketua Tim Kajian TKD Unmul, Dr. Aji Sofyan Effendi, mengatakan kajian tersebut disusun menggunakan berbagai sumber data dan pendekatan ilmiah sehingga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun langkah-langkah strategis menghadapi tantangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Andi Harun menilai hasil kajian memberikan banyak perspektif baru yang dapat dijadikan dasar evaluasi dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga harus didukung kualitas perencanaan, basis data yang akurat, serta sinergi seluruh organisasi perangkat daerah.
“Hasil kajian ini memberikan banyak masukan dan perspektif yang penting bagi pemerintah daerah. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat langkah-langkah yang telah dan akan kita lakukan ke depan,” kata Andi Harun.
Ia mengapresiasi tim Universitas Mulawarman yang telah menyusun kajian secara komprehensif sehingga pemerintah daerah dapat melihat berbagai tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Andi Harun mengaku memperoleh banyak wawasan baru dari hasil pemaparan tersebut.
“Saya sudah mendapatkan banyak insight dari penjelasan yang disampaikan. Saya akhirnya bisa melihat lebih jelas bagian-bagian yang perlu kita benahi. Saya tidak akan tahu itu kalau tidak mendapatkan paparan seperti ini,” ujarnya.
Suasana rapat sempat mencair ketika Andi Harun melontarkan candaan usai mendengarkan seluruh hasil kajian.
“Sekarang saya sudah dapat paparannya. Besok saatnya saya ‘mukul’ mereka,” ucapnya sambil tersenyum, yang langsung disambut gelak tawa para peserta rapat.
Andi Harun kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud bukanlah secara harfiah, melainkan mendorong seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan tim kajian.
“Artinya kita harus bekerja lebih keras, memperbaiki apa yang masih kurang, memperkuat perencanaan, memperbaiki data, sehingga kita semakin kuat, semakin baik, dan semakin banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Samarinda,” pungkasnya.
Pemkot Samarinda berharap hasil Kajian Transfer Keuangan Daerah tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Kota Tepian. (*)
