PUBLIKKALTIM.COM – Polri masih menemukan celah korupsi dalam proses perbaikan tata kelola ekspor-impor.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan.
Novel menjelaskan, temuan itu dikarenakan terdapat permasalahan dan celah penyimpangan pada penjaluran importasi.
“Masih adanya importir yang bekerja sama dengan oknum untuk melakukan pelanggaran importasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).
Novel mengatakan celah itu muncul karena belum optimalnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selain itu ditemukan intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas petugas pemeriksa dalam proses importasi.
Temuan di lapangan, kata dia, Satgassus juga menemukan praktik nominee dan ‘pinjam bendera’ dalam kegiatan importasi.
Serta kurangnya sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait ekspor impor.
Ia kemudian mencontohkan, salah satunya terkait pencegahan di Cikarang Dry Port bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
“Ditemukan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh 2 impotir dalam 2 kontainer, berupa pemasukan barang tidak sesuai dokumen, antara lain motor besar, sepeda premium, barang mewah dan barang Lartas lainnya,” ungkapnya.
Akibat aksi itu, Novel mengatakan telah dilakukan pencegahan dan nota pembetulan dengan nilai total Rp2.425.315.000.
Lebih lanjut, Novel mengatakan pihaknya saat ini telah berkoordinasi dan menyusun aksi pencegahan korupsi dengan Kementerian/Lembaga terkait di antaranya melalui kegiatan pendampingan, pengawasan dan perbaikan regulasi.
“Terkait dengan program pencegahan korupsi melalui implementasi Single Identity Number (SIN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerimaan negara yang bersumber dari cukai, saat ini masih berjalan,” pungkasnya. (*)
