PUBLIKKALTIM.COM – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 memicu kontroversi dan kecaman luas dari publik, khususnya para aktivis HAM dan kelompok perempuan.
Fadli dalam pernyataannya mengatakan bahwa laporan soal kekerasan seksual dan pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa saat kerusuhan 1998 “hanya rumor” dan “tidak terbukti secara hukum.” Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, mengatakan bahwa komentar Fadli memicu kegaduhan publik dan sangat disayangkan. “Sebagai pejabat publik, seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, apalagi yang menyangkut isu HAM dan sejarah kelam bangsa,” kata Lili kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
Salah satu yang bereaksi keras adalah Tuba Falopi dari organisasi FAMM Indonesia.
Ia menyampaikan kekecewaannya sebagai penyintas kekerasan seksual 1998.
“Pernyataan Fadli Zon secara langsung menunjukkan bahwa negara melakukan pengabaian terhadap penyelesaian pelanggaran HAM,” ujarnya.
Menurut Tuba, kekerasan seksual pada Mei 1998 bukan sekadar cerita tanpa dasar.
“Sudah banyak penelitian konkret yang membuktikan kekerasan seksual itu terjadi. Ini bukan mitos, ini kenyataan pahit yang masih terasa dampaknya sampai hari ini.”
Koalisi Perempuan Indonesia Desak Fadli Zon Minta Maaf
Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan kemarahan mereka atas pernyataan tersebut dan mendesak Fadli Zon untuk menarik ucapannya serta meminta maaf secara terbuka.
Menurut mereka, sikap seperti ini hanya akan memperparah luka kolektif bangsa dan semakin menjauhkan negara dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
“Ini bukan sekadar salah ucap. Ini bentuk pengingkaran terhadap penderitaan para korban,” tulis Koalisi Perempuan dalam pernyataan resminya.
Desakan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pernyataan kontroversial Fadli kembali mengangkat urgensi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Banyak pihak menilai bahwa negara masih belum menunjukkan itikad kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti tragedi 1998 secara adil dan menyeluruh.
Hingga berita ini diturunkan, Fadli Zon belum memberikan klarifikasi lebih lanjut atau permintaan maaf atas pernyataannya. (*)
