Wali Kota Samarinda Respon Positif Tiga Rekomendasi DPRD Samarinda, Ini Kata Andi Harun

oleh -
oleh
Andi Harun, Wali Kota Samarinda saat diwawancara awak media usai rapat Paripurna, Jumat (30/4/2021) malam.
Andi Harun, Wali Kota Samarinda saat diwawancara awak media usai rapat Paripurna, Jumat (30/4/2021) malam.

PUBLIKKALTIM.CO, SAMARINDA – Rapat Paripurna dengan pembahasan penyampaian rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Samarinda tahun anggaran 2020 dan persetujuan bersama terhadap Raperda kumulatif terbuka tahun 2021 digelar pada, Jumat (30/4/2021) malam di Ruang Rapat Utama Lantai II Gedung DPRD Kota Samarinda.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiono dan dihadiri langsung oleh Walikota Samarinda Andi Harun, 39 Anggota DPRD Kota Samarinda secara tatap muka maupun virtual, dan OPD terkait.

Ditemui usai rapat, Wali Kota Samarinda Andi Harun merespon baik 3 rekomendasi Pansus LKPj yang menjadi rekomendasi DPRD Samarinda yakni mengenai penanganan banjir, penerangan jalan terutama di jalan perbatasan antar kabupaten/kota, dan meminta Pemkot Samarinda agar berjuang mendapat anggaran APBN.

“Terhadap 3 rekomendasi strategis ini walaupun secara resmi nanti akan dijawab, tetapi saya terimakasih atas rekomendasi dan saran teman-teman pansus LKPj yang kemudian menjadi rekomendasi DPRD. Karena kegiatan Kota Samarinda memerlukan anggaran yang cukup banyak,” ujar Andi Harun.

AH sapaan karib wali Kota, penanggulangan banjir merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan sejak tahun pertama dirinya menjabat.

“Banjir adalah prioritas kita dan tahun ini kita sudah mulai apa yang direkomendasikan DPRD,” imbuhnya.

Pemkot Samarinda menargetkan beberapa titik langganan banjir dan beberapa pekerjaan minor yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021.

BERITA LAINNYA :  Terima Kunjungan Pelajar Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, Sri Puji Astuti: Mereka Bertanya Hampir Seperti Mahasiswa 

“Insha Allah tahun ini masuk kegiatan dibeberapa yang selama ini kerap menjadi langganan banjir. Misalnya di simpang 4 Lembuswana, simpang 4 Sempaja, dan DI. Panjaitan,” bebernya.

Mengenai penerangan jalan, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim menyampaikan akan di mulai saat pembahasan APBD Perubahan 2021.

“Soal penerangan jalan, di APBD perubahan kita mulai cicil, kalau anggaran banyak bisa sekaligus, kalau sedikit ya kita bagi-bagi,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai suntikan upaya mencari dukungan anggaran pemerintah pusat, disampaikan AH, dirinya bersama Sekretaris Kota Samarinda beserta jajaran pemerintah kota telah membuka komunikasi ke beberapa Menteri.

“Kami bersama pak Sekda dan jajaran pemerintah kota datang ngamen ke beberapa Menteri. Harus kita lakukan itu karena kita butuh anggaran, kita yang harus jemput bola. Mohon doanya saja,” katanya.

“Saya berharap seluruh masyarakat bersabar karena kegiatan pengendalian banjir butuh anggaran yang tidak sedikit,” pungkasnya. (advertorial)