PUBLIKALTIM.COM – Program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) kembali berlanjut. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Kamis (14/8/2025) meninjau langsung pembongkaran bangunan di atas bantaran SKM di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara. Pada segmen kali ini, terdapat 93 bangunan di delapan RT yang terdampak.
Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, dengan total anggaran Rp9,9 miliar. Anggaran ini termasuk uang ganti bongkar bagi warga yang memiliki alas hak.
Andi Harun mengungkapkan rasa syukurnya karena masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap langkah ini.
“Yang paling saya syukuri masyarakat memberikan dukungan penuh. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mengatasi banjir tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan ini menjadi modal penting keberhasilan program normalisasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Sejak awal, pemerintah terus mensosialisasikan pentingnya penertiban bangunan di bantaran sungai agar aliran air lancar dan risiko banjir berkurang.
Selain pembongkaran rumah warga, terdapat satu langgar yang juga terkena dampak. Warga meminta agar rumah ibadah tersebut tetap ada. Menanggapi hal ini, pemerintah bersama Pemprov Kaltim, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat sepakat membangun kembali langgar tersebut di lokasi baru dengan desain yang lebih baik dan permanen.
“InsyaAllah saya pribadi akan menyisihkan sebagian rezeki untuk membangun langgar ini. Begitu dibongkar, langsung kita bangun lagi agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” tegas Andi Harun.
Tak hanya rumah ibadah, warga juga sepakat mempertahankan keberadaan posyandu di lokasi baru. Fasilitas ini dinilai penting untuk pelayanan kesehatan seperti penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, hingga pencegahan stunting.
Andi Harun menilai sikap gotong royong warga patut diapresiasi.
“Tidak perlu rapat panjang, langsung disepakati di lapangan. Inilah praktik kolaborasi yang baik di tingkat masyarakat,” katanya.
Setelah tahap pembongkaran, pemerintah akan melanjutkan pengerukan sungai. Tahun depan, diharapkan APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap sebagai langkah pencegahan longsor di tepi sungai.
“Bertahap, karena dana tidak bisa sekaligus. Tapi kita pastikan ini terus berlanjut,” pungkasnya.
(Redaksi)
