PUBLIKKALTIM.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah foto wajah Jokowi yang beririsan dengan wajah Presiden ke-2 RI Soeharto.
YLBHI juga menulis sepuluh kesamaan Jokowi dan Orde Baru.
Beberapa poin di antaranya adalah pembangunan bernuansa koruptif dan nepotisme, pelayanan kehendak kekuasaan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan, serta penangkapan rakyat yang mempertahankan hak.
“Pemerintah Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Yang adil dan beradab,” dikutip dari akun Instagram @yayasanlbhindonesia.
Pernyataan yang diunggah YLBHI itu merupakan pernyataan dari sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI).
Merespon hal ini, Ali Mochtar Ngabalin mengusulkan agar YLBHI menjadi partai politik (parpol).
Ngabalin menyebut Jokowi selalu menerima kritik dari berbagai pihak.
Namun, Ngabalin menilai unggahan YLBHI bukan kritik, melainkan fitnah.
“Kenapa fitnah karena 10 catatanmu YLBHI adalah data-data sampah. Sebaiknya Kalian jadi Parpol saja biar jelas permainan,” ucap Ngabalin melalui akun Twitter @AliNgabalinNew, Senin (14/2) dikuti dari CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut, Ngabalin menilai YLBHI telah melakukan kezaliman terhadap kepala negara.
Ia juga mengingatkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
Ngabalin membantah berbagai dalil YLBHI yang menyamakan Jokowi dengan Orde Baru.
Dia bertanya balik apakah Orde Baru memperbolehkan kritik.
“Kau tahukan justru kalau zaman ORBA kalian sudah selesai,” ujarnya.
Ngabalin pun mempertanyakan alasan YLBHI mengaitkan kasus di Desa Wadas dengan pembangunan ala Orde Baru.
Dia menantang YLBHI untuk terjun langsung ke lokasi.
“Kenapa kau ndak turun langsung ke lokasi? Supaya Anda bisa lihat dan saksikan apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Ngabalin dalam video pada cuitan itu. (*)
