PUBLIKKALTIM.COM – Dalam rapat kerja dengan badan anggaran (Banggar), Senin (6/6) lalu, Menko Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung Koalisi Indonesia Baru (KIB) dan pengamanan pemilu 2024.
Mahfud lewat rapat itu menjelaskan, kebutuhan anggaran lembaga di bawah Menkopolhukam.
Ia juga meminta tambahan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp10 miliar.
Dalam rapat itu, turut hadir Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
“Mulai tahun 2023 sudah akan ramai (kampanye). Pak Airlangga sudah bentuk KIB, yang lain sudah mulai memikirkan cetak kaos dan sudah kemana-mana. Kita itu memikirkan pengamanan,” kata Mahfud pada kesempatan itu dikutip dari cnnindonesia.com
Secara rinci, Mahfud meminta anggaran tambahan Rp4,865,190,000 untuk penyelesaian permasalahan hukum Pemilu 2024.
Sedangkan, Rp5,3 miliar digunakan untuk pengamanan Pemilu.
“Sehingga kami mengusulkan usulan tambahan anggaran, untuk satu persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sebesar 5,356,400,000,” tutur Mahfud.
“Banyak, selesaikan di pengadilan, untuk memantau, mengkoordinasikan, terutama yang menyangkut gugatan-gugatan terhadap pemerintah. Bahkan kita juga sekarang belum punya UU peradilan pemilihan kepala daerah, belum ada UU-nya,” sambungnya.
Selain mengusulkan anggaran tambahan menjelang Pemilu 2024, Mahfud juga meminta tambahan anggaran lebih dari Rp24 miliar untuk persiapan pembangunan IKN.
“Kami juga bapak yang terakhir ingin usulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar 24 sekian miliar. Untuk apa? Untuk persiapan pembangunan IKN,” pungkas Mahfud. (*)
