PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 42 persen. Ia langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Kota Samarinda.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda memperbaiki dan memperbarui data yang menjadi dasar perhitungan dana transfer pusat ke daerah.
Andi Harun hadir bersama Sekretaris Daerah Samarinda Hero Mardanus serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan fiskal daerah.
Andi Harun Dorong Perbaikan Data untuk Perhitungan DAU
Dalam forum bertajuk Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data TKD untuk Optimalisasi Dana TKD tersebut, Andi Harun menegaskan pentingnya pembaruan data agar perhitungan DAU mencerminkan kondisi riil Kota Samarinda.
Ia juga meminta sejumlah pimpinan OPD mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Samarinda agar memahami langsung mekanisme perhitungan fiskal yang dijelaskan oleh para narasumber dari pemerintah pusat.
“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring hari ini karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid,” kata Andi Harun.
Ia menambahkan bahwa pembaruan data menjadi langkah penting agar alokasi dana transfer daerah dapat dihitung secara lebih akurat.
“Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” ujarnya.
Pemkot Samarinda Soroti Dampak Pembangunan IKN
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun juga menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan alokasi DAU bagi Samarinda.
Ia menyoroti dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang memicu peningkatan kebutuhan material konstruksi serta lonjakan harga di wilayah sekitar, termasuk Kota Samarinda.
Selain itu, Samarinda juga menampung jumlah penduduk non permanen yang cukup tinggi karena banyak pekerja dan pelaku usaha datang untuk beraktivitas di kota ini.
Namun sebagian dari mereka belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perhitungan fiskal yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana transfer daerah.
Usulan Peninjauan Kota Pembanding dalam Formula DAU
Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang digunakan dalam formula perhitungan Dana Alokasi Umum.
Menurutnya, karakteristik Samarinda memiliki dinamika pembangunan yang berbeda dibandingkan sejumlah kota lain sehingga perlu dipertimbangkan secara lebih proporsional dalam kebijakan fiskal nasional.
Melalui pembaruan data serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat memperoleh alokasi DAU yang lebih optimal pada masa mendatang.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menopang berbagai program pembangunan kota serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat Samarinda.
(Redaksi)
