PUBLIKKALTIM.COM – Dugaan kasus penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaporan itu secara resmi sudah diterima KPK pada Jumat (16/12) lalu.
Bantuan tersebut diberikan oleh organisasi Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu bertenaga solar serta battery charger untuk di tenda.
“Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda,” ujar perwakilan dari Acsena Humanis Respon Foundation dalam rilisnya, Senin (26/12).
Dia menegaskan sumbangan dari lembaga internasional diduga diubah menjadi kemasan berbeda ke partai dan dijual ke pasar.
“Artinya Bupati menggunakan wewenang untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar,” ungkapnya.
Pelapor khawatir Bupati juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat Gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.
“Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan kecurigaan penyelewengan logistik bermula saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya.
Selain itu, hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD.
Terkait hal itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku pihaknya akan mendalami laporan tersebut.
Namun demikian, kata Ali, KPK belum bisa membeberkan lebih detail terkait itu.
“Segera kami tindaklanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan,” ucap Ali. (*)
