Brigita Manohara Kembalikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi, KPK Tegaskan Tak Menghapus Pidana

oleh -
Gedung KPK. (tribunnewswiki.com)

PUBLIKKALTIM.COM – Presenter TV Brigita Purnawati Manohara mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp480 juta ke KPK.

Namun KPK menegaskan bahwa pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tidak menghapus pidana.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Brigita diketahui diduga menerima uang dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak selaku tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Kami hargai pengembalian uang oleh saksi dalam perkara korupsi sekalipun tentu tidak bisa menghapus pidananya. Namun, setidaknya itu bagian dari ketaatan pada proses hukum,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Senin (1/8).

Lebih lanjut, Ali meminta para saksi lain yang turut menerima uang dari Ricky agar segera mengembalikan ke negara melalui KPK.

“Kami berharap para saksi dalam perkara ini yang terima aliran uang dari tersangka RHP (Ricky Ham Pagawak) agar kooperatif mengembalikan ke negara melalui KPK,” ucap Ali.

“Saat ini kami segera agendakan pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk memperjelas dan lebih terangnya perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” sambung dia.

BERITA LAINNYA :  Penyegaran di Tubuh Polri, Kapolda Papua Barat hingga Kapolda Gorontalo Dimutasi

Setelah menjalani pemeriksaan pertama atau tepatnya pada Selasa (26/7), Brigita mengembalikan uang Rp480 juta ke KPK.

Brigita mengaku tidak mengetahui sumber uang dimaksud.

Ia mengklaim uang diberikan Ricky sebagai apresiasi atas profesi dirinya sebagai presenter TV dan konsultan komunikasi.

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak belum diproses hukum KPK lantaran masih berstatus buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ricky yang merupakan kader Partai Demokrat ini diduga melarikan diri ke Papua Nugini ketika hendak dijemput paksa oleh tim penyidik KPK pada Jumat (15/7).

Ricky sebenarnya telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 3 Juni 2022 sampai dengan 3 Desember 2022.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini lewat jalur tidak resmi.

Sebab, pelarian Ricky ke negara tetangga tersebut tak tercatat dalam sistem keimigrasian. (*)