DPD RI Tegaskan Pengaturan UU SDA Harus Perhatikan Prinsip Hukum

oleh -
DPD RI melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

PUBLIKKALTIM.COM – Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) kembali melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim)

Beberapa waktu lalu, DPD RI melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kedatangan kali ini merupakan tindaklanjut hasil diskusi sekaligus melakukan uji sahih Draft RUU.

Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, rombongan DPD RI yang dipimpin Aji Mirni Mawarni, dan kawan-kawan disambut oleh Dekan Fakultas Hukum Unmul Mahendra Putra Kurnia dan jajarannya.

Kegiatan itu dihadiri perwakilan dari beberapa kampus di Samarinda termasuk kelompok masyarakat sipil (NGO) lokal yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Aji Mirni Mawarni menjelaskan pengaturan Undang-Undang (UU) tentang Sumber Daya Alam (SDA) harusnya memperhatikan Prinsip-Prinsip hukum yang telah ada dalam Konstitusi Negara.

“Banyak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait SDA menyebutkan prinsip hukum yang digali berdasarkan konstitusi dasar negara yang kemudian harusnya menuntun arah kebijakan hukum terhadap pengaturan SDA di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945,” ungkapnya.

“Prinsip-prinsip hukum ini pula yang akan dijadikan pedoman sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pengaturan SDA ke dalam berbagai produk perundang-undangan,” sambungnya Aji Mirni Mawarni selaku Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI).

Lanjut dijelaskannya, dalam Uji Sahih RUU Sistem Pengelolaan SDA,  bahwa dari 20 prinsip hukum yang pernah diputuskan MK, ada 7 prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen Undang-Undang bidang sumber daya alam.

“2 prinsip yang dapat saya berikan contoh adalah Prinsip Penguasaan Negara yang tidak konsisten dengan aturan hukum yang terdapat dalam UU Ketenagalistrikan dan Perkebunan dan Prinsip Desentralisasi yang tidak konsisten diterapkan dalam UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” Jelas Aji Mirni.

Aji Mirni yang juga Anggota DPD RI dari Kaltim ini juga menyampaikan bahwa, hasil pemantauan dan peninjauan DPD atas penata kelolaan sumber daya alam saat ini, ada yang perlu diperbaiki dalam kebijakan tata kelolanya karena terdapat pengaturan dalam undang-undang tersebut yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosiologis dan perkembangan dinamika global yang berkembang saat ini.

“Terbitnya UU Cipta Kerja juga menimbulkan memperparah ketidakharmonisan perundang-undangan tentang SDA” tegasnya.

Lebih lanjut, Aji Mirni juga menyampaikan bahwa Ruang lingkup RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam yang disusun DPD terdiri dari: Klasifikasi Sumber Daya Alam; Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam; Pembagian Urusan Sumber Daya Alam; Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; Pelindungan Sumber Daya Alam; Dana Abadi Sumber Daya Alam; dan Partisipasi Masyarakat; serta Penegakan Hukum dibidang Agararia dan Sumber Daya Alam.

BERITA LAINNYA :  Kasus Korupsi Bupati Kutim Non Aktif Ismunandar dan Istrinya, KPK Kembali Periksa 32 Saksi 

Penyusunan RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dilatari oleh kondisi ril kekayaan negara yang tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Anggota DPD dari Kalimantan Timur, saya adalah saksi hidup bahwa kekayaan yang berlimpah di Kalimantan belum berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kalimantan. Karena itu saya sangat senang ketika mendengar bahwa DPD akan menyusun RUU ini. Karena itu kami berharap, dari acara ini, masukan dari masyarakat Kalimantan Timur dapat memperkaya RUU yang sudah kami susun,” beber Aji Mirni.

Sebagai informasi, RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam disusun oleh PPUU DPD RI.

PPUU adalah Alat Kelengkapan DPD yang mempunyai tugas penyusunan RUU layaknya Badan legislasi DPR.

RUU ini merupakan RUU Inisitif yang disusun PPUU di tahun 2023.

Uji sahih yang dilakukan di Universitas Mulawarman merupakan salah satu rangkaian kegiatan penyusunan RUU sebelum akhirnya nanti diadakan finalisasi.

Uji sahih dilakukan untuk mendapat masukan masyarakat, Pemerintah Daerah, Kampus dan pihak terkait lainnya terkait Naskah Akademik dan RUU yang telah selesai disusun.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unmul, Mahendra Putra Kurnia, menganggap RUU ini merupakan rancangan undang-undang yang sensitif dan tentu saja diperlukan masukan dan kritik.

Aktifis Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah yang biasa dipanggil Castro mengomentari agenda Uji Sahih tersebut.

Ia mengapresiasi upaya DPD untuk mendorong pembentukan UU Pengelolaan SDA.

“Sebab tata kelola SDA kita selama ini begitu buruk, salah urus, kental dengan orientasi profit, sehingga eksploitasi terjadi tanpa ampun,” Ungkap Castro.

Dijelaskannya, tata kelola SDA harus tunduk kepada prinsip-prinsip hukum yang penuntun pembentukan normanya.

Salah satu sumber prinsip tersebut dapat digali dari berbagai putusan MK.

Ia berharap n upaya DPD ini dapat memberikan jalan keluar penyelamatan SDA

“Mudah-mudahan upaya DPD ini dapat memberikan jalan keluar penyelamatan SDA kita, agar mandat konstitusi untuk menghadirkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai,” pungkasnya. (*)